Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) menghasilkan sembilan poin rekomendasi eksternal di sisi pangan setelah menyelesaikan Rapat Kerja Nasional IV yang dilaksanakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta selama tiga hari yang dimulai sejak Jumat (29/9/2023) hingga Minggu (1/10/2023).
Poin-poin rekomendasi tersebut dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam penutupan Rakernas IV PDIP.
Ia mengatakan, Rakernas IV membahas tentang kedaulatan pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati sampai budidaya demi mewujudkan kedaulatan pangan.
Rakernas IV PDIP merekomendasikan pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia.
Pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara keberlanjutan melalui diversifikasi pangan lokal.
"Kedua peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan BRIN yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya melalui penetapan harga dasar produk pangan penting dan perlindungan harga di tingkat produsen," kata Hasto.
Ketiga, lanjut dia, konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan. Kemudian keempat dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya.
Kelima, peningkatan teknologi pengolahan atau hilirisasi, komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi.
Lalu keenam, pembangunan Insfrastuktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi. Ketujuh sinergisitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaanya.
Baca Juga: Tak Suka Lirik-lirik Hasil Survei, Megawati Haqul Yakin Ganjar Jadi Presiden RI Ke-8
Kedelapan adalah pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan untuk melindungi komoditas dan produk pangan dalam negeri, dan menggunakannya bagi kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk peningkatan produksi pangan nasional secara keberlanjutan.
Kemudian ia menyampaikan, rekomendasi eksternal kedua berisi perintah kepada tiga pilar PDIP menerapkan terlebih dahulu kebijakan politik tentang kedaulatan pangan.
"Rakernas IV Partai mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret beserta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, garam, gula, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, bawang putih dan lain- lain," tutur Hasto.
Ia melanjutkan Rakernas IV membahas pentingnya penelitian dan pengembangan bibit unggul di sektor pertanian.
"Rakernas IV Partai merekomendasikan pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kegiatan riset dan inovasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab BRIN dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian lainnya baik dibawah koordinasi pemerintah maupun swasta," ujarnya.
Berikutnya, poin kelima dan keenam Rakernas IV PDIP membahas soal perlunya dukungan ke petani dan BRIN demi mewujudkan kedaulatan pangan.
Berita Terkait
-
Bersyukur Rakernas VI Bahas Pangan Selesai, Putra Megawati: Soliditas PDIP Menuju 2024 Terjaga
-
Tak Suka Lirik-lirik Hasil Survei, Megawati Haqul Yakin Ganjar Jadi Presiden RI Ke-8
-
Megawati: Politik Bukan Soal Penggalangan Kekuatan, Tapi Ideologis
-
Megawati Ngaku Selalu Sarapan Pakai Umbi-umbian: Di Umur Saya Sekarang, Masih Sehat
-
Kadernya Gak Kompak Tolak Duet Ganjar-Prabowo, Megawati: Gawat, Payah Anak Buah Saya!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Lebih dari Sekadar Ibu Kota, Jakarta Bertransformasi Jadi Kota yang 'Hobi' Mendengar
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus