"Rakernas IV Partai mendukung dan memfasilitasi pegembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan," katanya.
"Rakernas IV Partai mendukung upaya BRIN dalam melakukan pendataan jenis Tanaman Pangan Indonesia yang saat ini telah mencapai 2.000.000 varietas, dan mendorong pembangunan Pusat Data Pangan Indonesia termasuk keanekaragaman flora, fauna, dan sumber pangan lainnya baik dari darat maupun laut," sambungnya.
Menurut Hasto, rekomendasi selanjutnya membahas tentang perlunya pemetaan lahan dan membentuk Bank Pertanian demi mewujudkan kedaulatan pangan.
"Rakernas IV Partai merekomendasikan pemerintah untuk membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur yang diperuntukan sebagai lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan serta memberikan insentif pajak bumi terhadap lahan produktif untuk tanaman pangan," ujarnya.
"Rakernas IV Partai merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalihfungsikan bank milik pemerintah menjadi Bank Pertanian guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan, serta menugaskan BUMN yang bergerak di bidang penelitian, pengembangan produk-produk pertanian, dan pengembangan alat-alat pertanian bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian. Berkaitan hal tersebut PDI Perjuangan mendorong perubahan Undang-undang dan peraturan perundangan lainnya bagi landasan kebijakan kedaulatan pangan," sambungnya.
Terakhir, rekomendasi eksternal Rakernas IV menyinggung soal perlunya kesinambungan pembangunan infrastruktur sektor pangan era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres RI Maruf Amin.
"Rakernas IV Partai menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan. Seluruh kemajuan pembangun infrastruktur tersebut akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan dan Bapak Ganjar Pranowo," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Bersyukur Rakernas VI Bahas Pangan Selesai, Putra Megawati: Soliditas PDIP Menuju 2024 Terjaga
-
Tak Suka Lirik-lirik Hasil Survei, Megawati Haqul Yakin Ganjar Jadi Presiden RI Ke-8
-
Megawati: Politik Bukan Soal Penggalangan Kekuatan, Tapi Ideologis
-
Megawati Ngaku Selalu Sarapan Pakai Umbi-umbian: Di Umur Saya Sekarang, Masih Sehat
-
Kadernya Gak Kompak Tolak Duet Ganjar-Prabowo, Megawati: Gawat, Payah Anak Buah Saya!
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Airlangga Girang, Modal Asing Mulai 'Mudik' ke Saham RI
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
Terkini
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Ulang Paulus Tannos, Buronan e-KTP yang Nekat Ganti Identitas
-
Indonesia Jadi Penjual Rokok Terbanyak ASEAN, Dokter Paru Ingatkan Dampak Serius Bagi Kesehatan
-
Polda Metro Jaya Klarifikasi Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Mens Rea Jumat Ini
-
Momen Pramono Tertawa Lepas di Rakornas, Terpikat Kelakar Prabowo Soal '2029 Terserah'
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Diprotes Warga Srengseng Sawah, Pemprov DKI Jakarta Siap Evaluasi Izin Party Station
-
Kembali Jadi Tersangka, Ini Daftar Hitam Kasus Hukum Habib Bahar bin Smith
-
Hubungan Putri Kerajaan Norwegia dengan Epstein, Sebut 'Predator Seks' Sosok Menawan
-
Arief Hidayat Pamit dari MK: Bongkar Rahasia 'Dissenting Opinion' hingga Kelakar Kekalahan Ganjar
-
Polemik Yayasan Unsultra: Pemprov Sultra Sesalkan Nur Alam Tak Hadir Mediasi, Sebut Tak Kooperatif