Suara.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti banyaknya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah menteri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, hal itu menunjukkan tidak kuatnya pengawasan internal Koalisi Indonesia Maju yang dilakukan Jokowi.
"Pengawasan di internal Pak Jokowi ini nggak terlalu kuat, sehingga begitu mudah orang terjerat kasus korupsi," kata Direktur Lingkar Madani itu di Matraman, Jakarta Timur pada Jumat (6/10/2023).
Menurut Ray Rangkuti, catatan jumlah menteri yang terlibat kasus hukum di Pemerintahan Jokowi tersebut
"Saya kira untuk kali pertama dalam sejarah kepemimpinan nasional di mana anggota kabinetnya banyak sekali yang masuk penjara, apalagi kalau dihitung periode pertama," katanya.
Ray menilai Jokowi terkesan tidak akan menegur anggota kabinetnya yang terjerat kasus korupsi. Namun, Jokowi disebut membiarkannya saja dan baru akan bertindak tegas terhadap kasus korupsi yang dinilai begitu tinggi.
"Kalau dilihat polanya ini, ada sektor-sektor di mana publik itu dikorupsi. Kayaknya, Pak Jokowi nggak bisa kompromi, sehigga dengan begitu dia membiarkan saja, kalau (benar korupsi) kemudian ditangani,” tandas Ray.
Perlu diketahui, sudah ada lima menteri di kabinet Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Pada 2018, eks Menteri Sosial Idrus Marham terlibat kasus korupsi proyek PLTU Riau.
Kemudian pada 2019, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terjerat kasus suap dan hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Baca Juga: Terjerat Kasus Hukum saat Kunker di LN, Mentan SYL: Capek Banget Rasanya Saya Hadapi Ini Semua
Lebih lanjut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2020 karena terlibat kasus suap ekspor benih lobster.
Lalu, eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara juga terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada 2020.
Terbaru, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate menjadi terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G Kominfo.
Saat ini, Syahrul Yasin Limpo (SYL) baru saja mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Pertanian setelah dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi di Kementan.
Tak hanya SYL, dalam sidang pemeriksaan saksi korupsi BTS 4G yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G Plate, nama Menteri Pemuda dan Olehraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga sempat disebut-sebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional