Suara.com - Muji, Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sempat meminta izin ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hendak menghapus foto bareng Anies Baswedan. Foto itu sebelumnya diunggah ke akun medsosnya.
Muhi takut foto tersebut dilihat atasannya terlebih sudah ada imbauan kalau ASN harus netral di Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, Anies sebelumnya merupakan Gubernur DKI yang kini menjadi Bakal Capres.
"Mohon izin Pak, kami dulu pernah berfoto ria dengan Pak Gubernur sebelumnya yang kebetulan sekarang jadi Capres," ujar Muji saat Podcast Kopi Sedap Episode ke-15 dengan topik Menuju Jakarta Global City yang diselenggarakan oleh BPKD DKI Jakarta pada Kamis (12/10/2023).
Muji mengaku khawatir lantaran Anies kini menjadi salah satu bakal calon presiden.
Ia pun bertanya kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang pada acara itu juga merupakan keynote speech mengenai perlunya menghapus foto tersebut.
"Saya mau menghapus dari medsos saya, takutnya kan nanti Pak Pj lihat lho pak Tarmuji kok masih ada foto dengan ini ya. Mohon konfirmasinya," kata dia.
Terkait itu, Heru meminta Muji tidak perlu menghapus foto bersama Anies di Medsosnya. Muji kata heru, dimita ditambahkan mengenai kapan foto tersebut diambil.
"Nggak usah dihapus. Tambahin aja tanggal. Tambahin tanggal, jangan dihapus," kata Heru.
Heru menjelaskan, jika foto tersebut dihapus malah akan menimbulkan opini negatif kepada dirinya yang menyudutkan salah satu calon.
Baca Juga: ASN Mau Hapus Foto Bareng Anies di Medsos, Tak Diduga Begini Respons Pj Gubernur Heru Budi
"Nanti dihapus dikira saya suruh hapus, nggak usah. Tambahin tanggal foto ini difoto tanggal sekian. Maka dari itu yang ke depan hati-hati. Bukannya saya tidak mengizinkan, tapi bapak aturan UU ASN-nya begitu. Nggak usah foto-foto yang lalu-lalu dihapus," jelasnya.
ASN Harus Netra
Sebelumnya Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah mengingatkan agar ASN untuk tetap netral saat Pemilu 2024. Prinsip tak mendukung kandidat manapun ini juga harus diterapkan saat bermain media sosial.
Heru mengatakan pergerakan para ASN dipantau oleh instansi intelijen negara selama masa Pemilu.
Ia menyebut segala unggahan di media sosial ASN tak boleh menunjukan keberpihakan dalam Pemilu.
Berita Terkait
-
Ketua DPRD DKI Nilai Jabatan Heru Budi Bisa Diperpanjang, Netizen: Apa Bagusnya?
-
Belum Tentu DKJ, Heru Budi Ungkap DKEJ Jadi Opsi Lain Nama Jakarta Setelah Tidak Berstatus Ibu Kota
-
ASN Mau Hapus Foto Bareng Anies di Medsos, Tak Diduga Begini Respons Pj Gubernur Heru Budi
-
Heru Budi Wanti-wanti ASN Tak Berpolitik di Medsos: Hati-hati Dipantau Intelijen
-
Lewat Instruksi Pj Gubernur Heru, Tempat Kumuh di Setiap Kelurahan Jakarta Disulap Jadi Taman hingga Urban Farming
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?