Suara.com - Seorang Aparatur Sipil Negara atau ASN dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bernama Muji berniat menghapus unggahan foto bersama eks Gubernur Anies Baswedan di media sosialnya. Hal ini dilakukan demi menaati aturan netralitas bagi ASN selama masa Pemilu.
Niat menghapus foto itu disampaikan Muji dalam kegiatan Podcast Kopi Sedap Episode ke-15 dengan topik Menuju Jakarta Global City yang diselenggarakan oleh BPKD DKI Jakarta pada Kamis (12/10/2023). Muji mengaku khawatir lantaran Anies kini menjadi salah satu bakal calon presiden.
"Perkenalkan saya Muji di BPSDM DKI Jakarta ingin mengkonfirmasi soal netralitas ASN khususnya di DKI. Mohon izin Pak, kami dulu pernah berfoto ria dengan Pak Gubernur sebelumnya yang kebetulan sekarang jadi Capres," ujar Muji.
Ia pun bertanya kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono selaku keynote speech dalam acara itu mengenai perlunya menghapus foto tersebut.
"Saya mau menghapus dari medsos saya, takutnya kan nanri Pak Pj lihat lho pak Tarmuji kok masih ada foto dengan ini ya. Mohon konfirmasinya," tambahnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Heru menyatakan Muji tak perlu menghapus foto tersebut. Namun, perlu ditambahkan mengenai kapan foto tersebut diambil.
"Nggak usah dihapus. Tambahin aja tanggal. Tambahin tanggal, jangan dihapus," kata Heru.
Ia juga khawatir nantinya jika dihapus malah akan menimbulkan opini negatif kepada dirinya yang menyudutkan salah satu calon.
"Nanti dihapus dikira saya suruh hapus, nggak usah. Tambahin tanggal foto ini difoto tanggal sekian. Maka dari itu yang ke depan hati-hati. Bukannya saya tidak mengizinkan, tapi bapak aturan UU ASN-nya begitu. Nggak usah foto-foto yang lalu-lalu dihapus," katanya.
Baca Juga: Heru Budi Wanti-wanti ASN Tak Berpolitik di Medsos: Hati-hati Dipantau Intelijen
Diwanti-wanti Heru Budi
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali mengingatkan ASN untuk tetap netral saat Pemilu 2024. Prinsip tak mendukung kandidat manapun ini juga harus diterapkan saat bermain media sosial.
Heru mengatakan pergerakan para ASN dipantau oleh instansi intelijen negara selama masa Pemilu. Segala unggahan di media sosial ASN tak boleh menunjukan keberpihakan dalam Pemilu.
"Teman-teman ASN jelang Pemilu. Teman peserta kopi sedap, saya ini ASN, kita semua dineriakan arahan aturan asn, maka hati-hati gunakan medsos. Karena BAIS, BIN, BSSN, Mabes Polri itu memiki yang namanya patroli siber, memilki patroli siber," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/10).
Heru mengaku secara pribadi tak suka melihat ada ASN DKI yang berpihak saat Pemilu. Ia mengingatkan ada sanksi berat yang mengancam para ASN.
"Misal kita ASN, saya gak suka pak Michael, saya gak suka beberap ASN bicara-bicara yang tidak-tidak di medsos, terus mendukung pihak-pihak lain. Kita kan ASN harus netral, itu bisa kena namanya patroli siber," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi