Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara soal pertemuan Presiden ke-enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu.
AHY membantah keras bahwa pertemuan itu adanya tukar guling dukungan ke capres-cawapres tertentu dengan jatah kursi menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Yang pasti tidak benar, jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling," kata AHY di sela-sela Rapat Pleno Pengurus DPP Partai Demokrat di Aula Yudhoyono DPP Partai Demokrat, Jumat (13/10/2023) siang.
"Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100 persen, tidak ada pembicaraan terkait itu," katanya.
Ia menjelaskan, bahwa urusan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Jadi hanya bapak presiden yang bisa mengutarakan hal itu," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam pertemuan baru-baru ini terjadi setelah SBY dan Jokowi kali terakhir melakukan pembicaraan beberapa tahun lalu.
"Apalagi kita tahu, mungkin terakhir one-on-one pertemuan seperti itu empat tahunan yang lalu. Tentu selain membahas situasi negeri terkini juga membahas terkait dengan Pemilu 2024," pungkasnya.
Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor pada Senin (2/10/2023) tidak membahas mengenai reshuffle kabinet.
Baca Juga: Bakal Ada Reshuffle, Siapa Tepat Gantikan Syahrul Yasin Limpo Jadi Mentan?
Menurutnya, pertemuan itu hanya dalam rangka silaturahmi.
"Tak ada hubungannya antara silaturahmi kebangsaan ini dengan isu reshuffle yang tengah berkembang," kata Kamhar kepada Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Meski begitu, Kamhar sendiri belum mengetahui secara rinci isi pertemuan SBY dan Jokowi.
"Apa isi pembicaraan persisnya? Kami belum mendapatkan update informasi," ujar Kamhar.
Demokrat berharap, pertemuan itu dapat membuat dinamika politik Tanah Air menjadi lebih sejuk.
"Kami yakini akan memberi dampak positif, membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk di tahun politik ini," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Wacana Gabungkan Pidsus dan Pidum, Burhanuddin Nilai Koordinasi Penanganan Perkara Lebih Efektif
-
Risky Tinggalkan Rutinitas Jual Ikan Keliling, Kini Menata Mimpi di Sekolah Rakyat
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas