“Kota Denpasar sangat urban. Orang-orang datang dari seluruh kabupaten di Bali, bahkan dari luar Bali, dan semua ingin menyekolahkan anaknya di Denpasar. Namun, tentu saja tidak semua bisa kita fasilitasi. Kami telah berkomitmen untuk mengutamakan dulu masyarakat ber-KK Denpasar,” terang Gede.
Gede menegaskan bahwa aparatur pelaksana PPDB menjadi kunci dari kesuksesan pelaksanaan PPDB. Menurutnya, sebaik apapun aturan dan komitmen dibuat, kalau aparaturnya tidak memiliki menjalankan dengan baik dan tegas, semua tidak ada artinya.
“Kami belajar dari permasalahan yang muncul tahun ke tahun. Kami sudah berkomitmen untuk melaksanakan PPDB adil dan sesuai aturan berlaku. Walikota pun juga sudah menegaskan komitmen ini,” kata Gede.
Komitmen Pemkot Denpasar dalam melaksanakan PPDB salah satunya ditunjukkan dengan penerapan ketat sistem jalur zonasi. Gede mengatakan bahwa pelaksanaan PPDB di Denpasar pernah ‘babak belur’ karena KTP dan KK mudah sekali diubah. Untuk itu dalam pelaksanaan PPDB 2023/2024 mereka melakukan identifikasi ketat terhadap KK dan KTP bekerja sama dengan Disdukcapil dan Kemendagri.
“Jadi kalau mau nitip (KK) dan dibuat baru, sangat mudah dicek,” terangnya.
Sama halnya dengan yang ditegaskan Ketua PPDBP Bali, Gede juga menegaskan bahwa komitmen pemda sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel. Sehingga apapun yang tertera pada peraturan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Ia juga mengatakan Pemda perlu melakukan terobosan setiap tahunnya supaya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan PPDB tidak terjadi.
Salah satu orang tua murid siswa SMP 14 Kota Denpasar, I Nyoman Sudi, mengakui bahwa pelaksanaan PPDB 2023/2024 di Kota Denpasar sudah berjalan sangat baik dan berkeadilan. Ia merasa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkot dan sekolah sangat membantu orang tua, mulai dari akses informasi PPDB, sampai pada pelaksanaan.
“Sekolah dan Pemkot melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sangat membantu kami mendapatkan informasi PPDB. Sosialisasinya disebar berjenjang, dari Pemkot ke sekolah, lalu ke orang tua melalui pesan WA,” terang Nyoman.
Nyoman, yang anaknya masuk lewat jalur zonasi mengatakan bahwa sistem online yang dibuat oleh Pemkot Denpasar sudah sangat bagus dan ia merasa tidak ada kendala sedikitpun saat pendaftaran.
Baca Juga: Muzani Gerindra: Jokowi Pertimbangkan Hapus Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Tahun Depan
“Pelayanan dari sekolah juga sudah bagus dan baik dari sejak awal pendaftaran hingga anak diterima,” katanya sembari mengungkapkan bahwa penerapan sistem zonasi yang dibuat sangat membantu agar anaknya dapat bersekolah dekat dengan lokasi tempat tinggal.
Berita Terkait
-
Profil dan Biodata Reza Ernanda: Guru SD di Bogor Dipecat Usai Bongkar Pungli PPDB
-
Suara Mahasiswa Bekasi Soal Aturan Permendikbudristek No 53 dan Joki Skripsi
-
Saat Jadi Gubernur Enggan Tambah Kapasitas, Kini Anies Malah Kritik Kurangnya Kursi Sekolah
-
Dihapus atau Tidak PPDB Zonasi akan Tetap Bermasalah di Pendidikan
-
Diduga Terima Uang Ratusan Juta Rupiah Hasil Sogokan PPDB Online Bekasi, Koordinator Dapodik Wilayah III Jabar Hilang
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina