Suara.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik Zoelkifli, angkat bicara soal polemik pencabutan penghargaan kota ramah sepeda kepada Jakarta. Pencabutan itu dilakukan oleh komunitas pesepeda Bike to Work (B2W).
Taufik mengatakan keputusan B2W itu bisa dimaklumi. Pemprov DKI kata dia, tak lagi memberi perhatian khusus pada pesepeda, khususnya dalam penambahan jalur sepeda.
"Saya sangat memaklumi hal itu. Karena memang jalur sepeda sudah tidak diperhatikan lagi oleh Pemprov DKI Jakarta sekarang ini. Tidak ada penambahan jalur sepeda lagi," ujar Taufik saat dihubungi Suara.com, Kamis (9/11/2023).
Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI memang tak menganggarkan penambahan jalur sepeda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023 dan 2024. Namun, masih ada program untuk perawatan jalur sepeda.
Kendati demikian, Taufik menilai perawatan jalur sepeda yang dilakukan Pemprov saat ini tidak efektif.
"Pemeliharaan jalur sepeda yang sudah ada tidak dilakukan serius lagi. Padahal integrasi transportasi di Jakarta yang berkelanjutan pernah mendapat Award, Sustainable Tranportation Award tahun 2021," katanya.
Karena itu, ia berharap hal ini menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI agar ke depannya lebih memperhatikan jalur sepeda.
"Mestinya penghargaan atau award dari orang lain, apalagi dari pihak luar negeri, harus dipertahankan. Standard pengelolaan transpotasi Jakarta yang sudah mendapat award ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan," pungkasnya.
Dicabut Bike to Work
Baca Juga: Elite Parpol Koalisi Perubahan Lagi Rapat, PKS Sebut Struktur Timnas AMIN Diumumkan Sore Ini
Sebelumnya Komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut penghargaan kota ramah sepeda tingkat provinsi se-Indonesia kepada DKI Jakarta. Penghargaan ini awalnya diberikan saat era kepemimpinan eks Gubernur DKI Anies Baswedan pada 2021 lalu.
Pengumuman pencabutan penghargaan ini disampaikan melalui akun instagram @B2W_Indonesia. Akun tersebut mengatakan B2W kecewa dengan kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono atas kebijakannya
Penghargaan ini diberikan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2021 lalu. Pencabutan penghargaan ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Selasa 7 November 2023, anugrah tersebut kami cabut kembali, dan menyatakan Kota Jakarta gugur mendapat predikat sebagai kota ramah sepeda," demikian keterangan akun tersebut, dikutip Suara.com pada Rabu (8/11/2023).
B2W menyesalkan Heru Budi tak masif membangun jalur sepeda seperti yang dilakukan Anies. Contohnya, Heru tak menganggarkan penambahan jalur sepeda dan hanya melakukan evaluasi.
Terakhir, Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan pembongkaran pembatas jalur sepeda yang menggunakan stick cone di 13 jalan dan menggantinya dengan mata kucing.
Berita Terkait
-
PKS Ungkap Kapten Timnas AMIN Bukan Dari Kalangan Tersohor: Yang Penting Ngerti Cara Menang
-
BUMD DKI Sarana Jaya Fasilitasi Rumah Hunian untuk Anggota dan PNS Polri
-
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo-Gibran Capai 43,1 Persen, Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin Nyaris Seimbang
-
Elite Parpol Koalisi Perubahan Lagi Rapat, PKS Sebut Struktur Timnas AMIN Diumumkan Sore Ini
-
Reaksi Bacapres Usai Anwar Usman Dicopot; Ganjar dan Anies Hormati Putusan, Prabowo Lambaikan Tangan
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat