Bicara ke Gus Mus Soal Kebohongan Penguasa, Goenawan Muhamad: Kami Ingin Cegah Kepercayaan Masyarakat Hilang

Suara.com - Budayawan sekaligus pendiri Majalah Tempo, Goenawan Mohamad menjadi salah satu tokoh bangsa yang bersilaturahmi ke kediaman KH Ahmad Mustofa Bisri atau dikenal dengan panggilang Gus Mus di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (12/11/2023).

Ia ikut sowan dengan sejumlah tokoh bangsa lainnya dengan semangat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali.

Keresahan Goenawan saat ini tidak terlepas dari semakin menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan demokrasi di Tanah Air.

Hal tersebut menurutnya disebabkan oleh banyaknya kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh penguasa.

"Pertama banyak sekali kebohongan yang juga diucapkan oleh presiden dan orang-orang lainnya," kata Goenawan dalam konferensi pers dikutip Suara.com dari YouTube YouthTV Indonesia, Minggu.

Bukan hanya soal kebohongan, Goenawan juga tidak melihat adanya keikhlasan. Sebab, ia menilai dari kesetiaan, suara hingga kedudukan pun bisa dibeli di negara ini.

Ia mengkhawatirkan itu berpengaruh pada kepercayaan masyarakat. Menurutnya, negara bisa selesai apabila masyarakat sudah tidak percaya lagi.

"Kalau masyarakat kehilangan saling percaya sudah selesai, kami ingin itu tercegah setidaknya di kalangan yang sedikit kelihatannya banyak pengaruhnya," ujarnya.

Bukan hanya itu, Goenawan juga melihat situasi menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 yang malah mencemaskan.

Baca Juga: Serang Balik, Anwar Usman Bongkar Borok Jimly, Mahfud MD dan Saldi Isra

Itu dikarenakan adanya upaya mengobrak-abrik aturan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut terjadi ketika mantan Ketua MK Anwar Usman menyetujui adanya pengubahan batas usia capres-cawapres.

Putusan MK tersebut membuat putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa mendaftar sebagai cawapres.

Karena putusan itu, Gibran bisa mendaftar meski usianya belum 40 tahun karena MK membuat pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah melalui pemilihan umum (pemilu).

Ia tidak mau fenomena itu malah berbuntut panjang dan merusak pesta demokrasi di tahun mendatang.

"Siapa pun yang menang akan cacat dan cacat itu akan terbawa terus sehingga politik berlangsung tidak akan sehat. Kami ingin agar itu tidak berlarut-larut," tuturnya.