Suara.com - Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan hilang kontak dengan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Al Shifa yang terletak di Jalur Gaza, Palestina, Rabu (15/11/2023).
WHO tidak bisa berkomunikasi dengan pihak RS Al Shifa ketika Pasukan Pertahanan Israel (IDF) masih melakukan penyerbuan.
Kabar itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui akun X pribadinya.
"We've lost touch again with health personnel at the hospital (Kami sudah kehilangan kontak lagi dengan tenaga kesehatan di rumah sakit)," kata Tedros dikutip Suara.com, Rabu (14/11/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Tedros mendapatkan laporan soal serangan dari IDF ke RS Al Shifa.
"Reports of military incursion into Al-Shifa hospital are deeply concerning. (Laporan serangan militer ke rumah sakit Al-Shifa sangat memprihatinkan.)," ungkapnya.
WHO, disebut Tedros, begitu khawatir dengan keselamatan baik nakes maupun penduduk yang berlindung di Al Shifa.
"We’re extremely worried for their and their patients’ safety. (Kami sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka dan pasien mereka.)," ucapnya.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyerbu Al Shifa, rumah sakit terbesar yang berada di Jalur Gaza, Palestina pada Rabu (15/11/2023). Salah satu warga Gaza, Khader Al Zaanoun, menjadi saksi mata bengisnya tentara Israel menyerang penduduk tak bersalah di sana.
Khader mengungkapkan gerombolan IDF memasuki area Al Shifa dengan menebarkan bom asap. Bom asap tersebut menyebabkan banyak penduduk Gaza tewas dalam kondisi lemas.
"Tentara menembakkan bom asap yang menyebabkan orang-orang mati lemas," kata Khader kepada BBC, dikutip Suara.com, Rabu (15/11/2023).
Menurut keterangan Khader, IDF menyerbu Al Shifa sembari memboyong enam tank masuk ke lingkungan rumah sakit. Kalau dihitung kurang lebih ada 100 anggota IDF yang terlibat dalam penyerbuan tersebut.
Alasan IDF menyerbu Al Shifa karena mencium ada kelompok Hamas di dalamnya.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel Daniel Hagari.
"Aktivitas tersebut berlangsung di kompleks tertentu yang terdapat informasi intelijen yang mengindikasikan aktivitas teroris oleh organisasi teroris Hamas dan sesuai dengan kebutuhan operasional," kata Daniel melansir laporan Guardian.
Berita Terkait
-
Karyawan Google Pendukung Palestina Dapat Perlakuan Diskriminatif
-
Mengenal Apa Itu New Nakba Gaza yang Disinggung Oleh Menteri Israel
-
Kesaksian Jurnalis Yahudi Dilindungi Hamas Saat Meliput di Gaza, Israel Ngotot Sebut Teroris
-
Laporan Terakhir Relawan Indonesia Dari Gaza: Israel Terus Menggempur, 80 Persen Korban Anak dan Perempuan
-
Lansia Gaza Dijadikan Bahan Konten Pencitraan Tentara Israel, Berakhir Ditembak Usai Difoto
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!