Di Ijtima Ulama, Anies Janji Perjuangkan Kemerdekaan Palestina Lewat Forum Dunia

Suara.com - Capres Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan, memastikan bakal terus memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina lewat forum-forum internasional.

Hal itu disampaikan Anies dalam sambutannya di acara Ijtima Ulama 2023 yang digelar di Pesantren Az-Zikra, Sentul, Bogor, Sabtu (18/11/2023).

"Kami punya komitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung internasional," kata Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, tidak boleh ada penjajahan di dunia.

"Termasuk apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina," ucap Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan mengenai pentingnya Indonesia tidak hanya sekedar menjadi penonton di dunia.

"Indonesia menjadi pemain penting di gelanggang internasional," tegas Anies.

Seperti diketahui, Anies menghadiri Ijtima Ulama 2023 di Sentul, bersama cawapresnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Selain membahas soal kemerdekaan Palestina, Anies juga berbicara mengenai Pancasila adalah harga mati.

Baca Juga: Anies di Ijtima Ulama 2023: Pancasila Harga Mati, Kami Tidak Berkompromi dengan Paham Komunisme

"Kami memahami betul bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negeri yang berdasarkan Pancasila. Komitmen kita menjaga Pancasila adalah komitmen yang harga mati. Kita tidak berkompromi dengan yang lain," ujar Anies dalam sambutannya.

Anies dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak berkompromi dengan ideologi seperti komunisme. Sebab menurutnya, Pancasila merupakan dasar negara yang sudah tidak bisa ditawar.

"Bahwa Pancasila harga mati dan pegangan Pancasila harga mati ini adalah komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar," tutur Anies.

Lebih lanjut, Anies turut berbicara terkait penghentian kriminalisasi terhadap ulama. Anies menyatakan bahwa wibawa pengadilan dan aparat penegak hukum harus dikembalikan.

Dalam hal ini, Anies mengaku bahwa kriminalisasi terhadap lawan politik dan ulama harus dihentikan.

"Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi kepada siapa pun," ujar Anies di lokasi

"Siapa pun juga, lawan politik, bahkan pribadi-pribadi tak bersalah, termasuk ulama termasuk oposisi karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik," imbuhnya.

Anies menekankan Indonesia merupakan negara hukum, artinya para penguasa harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku.