Efek Kasus Firli, KPK Tunda Sejumlah Kegiatan Khawatir Keterlibatan Masyarakat Minim

Suara.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengaku harus mendunda sejumlah agenda pemberantasan korupsi, khususnya yang melibatkan peran serta merta masyarakat.

Pertimbangan ini diambil karena situasi di KPK yang belakangan menurutnya tidak baik-baik saja. Terkhusus setelah Ketua KPK Firli Bahuri dijadikan tersangka kasus pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Ada beberapa pemikian untuk meng-hold beberapa kegiatan di lapangan. Saya sampaikan tadi, ada kekhawatiran dari kami-kami. Musim yang tak baik-baik saja di lembaga KPK, itu berimbas kepada peran serta masyarakat, ketika kita melakukan giat-giat di lapangan seperti ini," kata Nawawi di sebuah hotel di Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).

Meski tidak menyebut secara langsung seperti apa situasi di KPK, namun kuat diduga hal itu berkaitan dengan perkara pemerasan yang menjerat Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.

Kegiatan-kegiatan yang harus ditunda itu dikatakan Nawawi, merupakan agenda yang tidak terlalu genting untuk dilaksanakan.

Sementara untuk agenda Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi (Rakornas PAK) tetap dilaksanakan.

"Dengan jaminan dari Pak Deputi dan jajarannya kepada saya, bahwa musim yang lagi tak baik-baik saja di lembaga itu, tidak akan berefek pada acara," kata Nawawi.

"Dan pada hari ini beliau bisa buktikan kepada saya, bahwa begitu banyaknya kehadiran undangan," sambungnya.

Firli Dipecat

Baca Juga: Usai Diperiksa Kasus Pemerasan oleh Firli Bahuri di Bareskrim, SYL: Sudah Saya Sampaikan ke Penyidik

Sebelumnya Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi telah resmi memberhentikan Firli secara sementara sebagai ketua KPK, menyusul penetapannya sebagai tersangka dugaan pemerasan ke SYL. Jokowi menunjuk Nawawi Pomolango sebagai ketua KPK sementara.

"Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK Firli Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana lewat keterangannya dikutip Suara.com, Jumat (24/11/2023).

Jokowi lebih memilih Nawawi dibanding tiga wakil ketua KPK, Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

"Keppres ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat malam, 24 November 2023, setiba dari kunjungan kerja dari Kalimantan Barat," kata Ari.