Gelombang Penolakan Dinasti Politik Bermunculan, Kali Ini Ribuan Mahasiswa di Palu Gelar Mimbar Demokrasi

Suara.com - Gelombang penolakan dinasti politik jelang Pemilu 2024 terus bergelora. Kali ini penolakan datang dari mahasiswa dan rakyat di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Ribuan mahasiswa dan rakyat menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kampus Unazlam Palu, Jumat (01/12/2023).

Ketua Pelaksana Mimbar Demokrasi M Idham mengatakan, agenda unjuk rasa tersebuti diikuti sekitar 5.000 mahasiswa dan rakyat Sulteng.

Idham mengatakan, Mimbar Demokrasi menjadi sarana mengajak mahasiswa dan rakyat menjaga demokrasi dan cita-cita reformasi.

"Tolak politik dinasti dan pelanggar HAM. Begitu banyak ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Kita punya keresahan yang sama, negara kita tidak lagi berpihak pada masyarakat,” katanya, dalam keterangan tertulis, yang diterima Suara.com, Jumat (1/12/2023).

Sejumlah aktivis '98 juga turut hadir dalam mimbar demokrasi kali ini, di antaranya Ariyanto Sangaji, Deddy Irawan, dan Dedi Askary.

Direktur Yayasan Tanah Merdeka, sekaligus aktivis 98, Aryanto Sangaji, mengatakan, jika selama ini terjadi kesewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Aryanto menilai Mahkamah Konstitusi (MK) dipaksa memunculkan anak presiden sebagai calon wakil presiden (cawapres). Hal tersebut tidak lain merupakan tindakan nepotisme seperti yang terjadi pada era Orde Baru (Orba).

"Bila kita tidak hati-hati meresponnya ini bahaya. Kembali muncul 25 tahun kemudian. Hadir kembali KKN seperti yang terjadi di zaman rezim Orde Baru (Orba). Segera kita lakukan perlawanan," ucap Aryanto.

Baca Juga: Dianggap Khianati Cita-cita Reformasi, Massa Mahasiswa Di Sumut Tolak Dinasti Jokowi

Sebelumnya, para mahasiswa dan rakyat di sejumlah daerah secara estafet melakukan mimbar demokrasi sebagi bentuk penolakan dinasti politik yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat ini.

Tak hanya di Palu, sebelumnya aksi serupa juga dilakukan di sejumlah daerah. Sejumlah daerah yang telah melakukan aksi mimbar demokrasi yakni Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Tengah. Mereka sepakat menolak politik dinasti dan kebangkitan neo-Orba.