Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Benny K Harman menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Agus Rahardjo buntut pengakuan mantan Ketua KPK itu mengenai intervensi Presiden Jokowi.
Pemanggilan terhadap Agus ditujukan agar Agus dapat menerangkan lebih rinci perihal pernyataannya yang mengaku diminta Jokowi untuk menyetop kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto.
"DPR sebaiknya panggil eks Ketua KPK Agus Rahardjo atau Pak Agus datang ke DPR menerangkan lebih rinci pernyataannya ini. Apa betul Presiden Jokowi mengintervensi proses hukum di KPK," kata Benny melalui akun X @BennyHarmanID, dilihat Selasa (5/12/2023).
"Jangan sebar hoaks ke masyarakat, sebab kalau cerita ini benar rakyat bisa marah," ujarnya.
Menanggapi saran Benny, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul berpendapat sebaliknya. Menurutnya, kasus yang diangkat sudah kedaluwarsa.
"Kalau mau itu diperjelas ya boleh-boleh saja, ini kan barang kedaluwarsa kan gitu loh. Kan ini omongan orang kedaluwarso mestinya dulu ketika dia menjadi ketua KPK ngomong kan begitu," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Pacul justru menyoroti pernyataan Agus yang baru diungkap saat ini. Terlebih ia menyebut Agus kini merupakan caleg. Ia juga mempertanyakan motif Agus berbicara demikian.
"Ini kan jadi ambigu kalo seperti ini, apalagi kau dengar pak agus caleg kan susah kita. Tapi bahwa usulan untuk memanggilan ya kita lihat lah ya," kata Pacul.
Istana Membantah
Baca Juga: Gak Ada Takut-takutnya! Dua Pemuda Timur Ini Berusaha Bobol Gawang Jokowi
Sebelumnya, Agus mengungkap pernah dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan meminta untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP yang melibatkan Setya Novanto atau Setnov.
Namun, pihak Istana membantah adanya pertemuan antara Jokowi dan Agus.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak ada agenda resmi pertemuan presiden dengan Agus yang tercatat.
"Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan bapak Presiden," kata Ari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Curhatan Eks Ketua KPK
Pertemuan yang dimaksud Agus terjadi kala dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPK. Diketahui, Agus menjadi orang nomor satu di lembaga antirasuah itu sejak 2015 hingga 2019.
Berita Terkait
-
Gak Ada Takut-takutnya! Dua Pemuda Timur Ini Berusaha Bobol Gawang Jokowi
-
Jokowi Setuju Kadensus 88 Irjen Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN, Polri: Tinggal Tunggu Pelantikan
-
Ucapkan Selamat Hari Bakti PUPR ke-78, Presiden Apresiasi Kerja Cepat Kementerian PUPR
-
Sempat Jenguk ke RS, Jokowi Panjatkan Doa untuk Mendiang Doni Monardo
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
Terkini
-
816 Titik Bazar Daging Murah Sudah Sambangi Permukiman Warga Jakarta
-
Kejagung Bantah Datangi Polda Metro Jaya Pasca Penggeledahan Cafe de'Clan Signature
-
Geledah 13 Lokasi dan Sita 74 Kg Emas Tapi Belum Ada Tersangka, Polda: Masih Pendalaman Paripurna
-
Prabowo: Banyak yang Nyusup ke MBG untuk Jadi Maling!
-
Open House Sekolah Rakyat di Lombok Barat, Gus Ipul: Siswa Tunjukkan Banyak Perubahan
-
Drama Putri Mandalika Berbahasa Inggris Meriahkan Open House Sekolah Rakyat Lombok
-
Mendagri Minta Pemda Akselerasi Program BSPS, Target 400 Ribu Rumah
-
Pimpinan Ponpes Tak Ditahan Meski Jadi Tersangka Kasus Santri Terbakar, Polisi Buka Suara
-
Pengakuan Negara Belum Cukup, Hak Penghayat Kepercayaan Masih Jadi PR Pemerintah
-
Dari Dugaan Korupsi hingga Blackout Sumatera, Polri Temukan Harta Bernilai Rp543 Miliar