Suara.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu segera mencari lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu Agus Jabo sampaikan saat menerima audiensi Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, Kepala Dinas Sosial Pringsewu Debi Hardian beserta jajaran di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
"Cari lahan (yang sesuai syarat dan ketentuan) untuk diusulkan. Ini nanti sistem pinjam pakai," kata Agus Jabo.
Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni luas lahan minimal 6,8 hektare, status lahan jelas dan bukan lahan sengketa, memiliki akses jalan memadai serta letaknya tidak berada di daerah rawan bencana. Listrik dan air bersih juga harus tersedia di wilayah tersebut.
Agus Jabo menjelaskan, lahan yang telah lulus asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selanjutnya akan dimulai proses pembangunan. Nantinya, fungsi gedung sekolah itu bakal menjadi tanggung jawab penuh masing-masing pemerintah daerah.
"Sekolah Rakyat nanti akan diserahkan ke Pemda masing-masing," ujarnya.
Agus Jabo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan agar setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Sehingga program pendidikan gratis ini bisa menjangkau seluruh anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
Selain itu, Agus Jabo juga mendorong Pemkab Pringsewu untuk melakukan pemutakhiran atau groundcheck Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membutuhkan bisa lebih tepat sasaran.
"Caranya cuma satu menurut saya, harus groundcheck. Kemudian ketahuan siapa yang sudah tidak berhak menerima, berapa puluh ribu (penerima) dikeluarkan, diganti yang baru," jelas Agus Jabo.
Baca Juga: Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila mengungkapkan, pihaknya cukup kesulitan mencari lahan pembangunan Sekolah Rakyat. Sebab, sebagian besar lahan di Kabupaten Pringsewu, Lampung merupakan lahan pertanian. Ia menyebut, Pemkab Pringsewu sudah pernah mengusulkan lahan, tetapi tanah tersebut tidak memenuhi asesmen karena lahan sawah.
"Ada kan yang 3 hektare itu karena ada LBS (Lahan Baku Sawah), pak, sawah. Jadi enggak mungkin (digunakan)," ungkap Umi.
Meski demikian, Umi menegaskan akan terus berikhtiar mencari lahan yang akan digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat di wilayahnya.
"Siap, nanti ditindaklanjuti terkait pencarian lahan," ujarnya.***
Berita Terkait
-
Mensos Gus Ipul Apresiasi Kemajuan Siswa Sekolah Rakyat di Katingan
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Tak Hanya Fokus Pendidikan, Orang Tua Siswa Diberdayakan
-
Mensos Gus Ipul: Sekolah Rakyat Juga Menyasar Daerah 3T
-
Sekolah Rakyat Hadir di Daerah 3T, Anggota DPR RI: Sangat Dirasakan Manfaatnya
-
Jelang Tahun Ajaran Baru, Mensos Gus Ipul: Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Muncul Isu Pocong Palsu di Banten, Polisi Siaga Antisipasi Modus Kejahatan
-
MK Tegaskan Kuota 30 Persen Perempuan Wajib! Parpol Melanggar Siap-siap Digugurkan dari Pemilu
-
Tiap Dapur SPPG Wajib Layani Minimal 300 Ibu dan Balita, Melanggar? Insentif Rp6 Juta Melayang!
-
Dari Video Viral ke Laporan Polisi: Mengapa Konflik GRIB Jaya dan Ahmad Bahar Terus Membesar?
-
Polemik TNI Keluar Barak Buru Begal: Solusi Keamanan Darurat atau Benturan Tupoksi Militer?
-
Siasat Busuk Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Bela Mafia CPO Terbongkar, Kini Resmi Masuk Bui!
-
Mendagri Pastikan Pascabencana Sumatera Masuk Tahap Pemulihan, Anggaran Rp100,1 Triliun Disiapkan
-
Renduk Pemulihan Pascabencana Himpun 11.512 Kegiatan, Ini Skala Prioritasnya
-
Standardisasi Kemasan Rokok, Kebijakan Kesehatan atau Ancaman Ekonomi Rakyat?
-
Tak Pandang Bulu! Bareskrim Akui Anggota Polisi Berinisial AFH Terseret Kasus Narkoba B Fashion