Suara.com - Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bencana yang semakin parah bila Israel terus menerus melakukan operasi militernya di Gaza, Palestina. Lantaran itu, Guterres mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan untuk menghentikannya.
Saat ini Guterres telah menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk mendesak anggota dewan keamanan bertindak mengakhiri perang yang telah menyebabkan belasan ribu orang meninggal, termasuk anak-anak dan perempuan.
Sekjen PBB terpaksa menggunakan pasal tersebut, lantaran Dewan Keamanan belum mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata antara Israel, Hamas dan sekutu mereka.
Dilansir Aljazeera, dalam suratnya kepada Dewan Keamanan PBB, Guterres menyatakan bahwa situasi di Israel dan Palestina yang diduduki akan memperburuk ancaman perdamaian dan keamanan internasional”.
Ia menggambarkan 'penderitaan manusia yang mengerikan, kehancuran fisik dan trauma kolektif di seluruh Israel dan wilayah Palestina yang diduduki.'
Untuk diketahui, Dewan Keamanan merupakan badan PBB yang paling kuat beranggotakan 15 negara dan bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
DK Jawab Surat Guterres
Menjawab surat Guterres, Anggota Dewan Keamanan Uni Emirat Arab memposting di media sosial X bahwa mereka telah menyerahkan rancangan resolusi baru kepada dewan. Dalam surat itu, mereka menyerukan agar resolusi gencatan senjata kemanusiaan segera diadopsi.
Bila kemudian DK memilih bertindak berdasarkan saran Guterres dan mengadopsi resolusi gencatan senjata, DK memiliki wewenang tambahan untuk memastikan resolusi tersebut diterapkan.
Baca Juga: Warga Palestina: Israel Berbohong, Tidak Ada Tempat Aman di Gaza
Namun lima anggota tetap DK PBB – Tiongkok, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis – memegang hak veto.
Sebelumnya pada 18 Oktober 2023, AS menggunakan hak veto untuk menentang resolusi yang mengutuk serangan Hamas terhadap Israel dan menyerukan penghentian pertempuran untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.
Sementara 12 anggota dewan keamanan lainnya memberikan suara mendukung, sementara Rusia dan Inggris abstain.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan