Suara.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir siapapun yang terlibat dalam penggunaan atau bahkan peredaran narkoba, termasuk aparat penegak hukum.
Penegasan itu ia sampaikan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BNN.
"Yang jelas saya tidak mentolerir keterlibatan anggota siapa pun untuk baik itu anggota Polri, PNS, militer," kata Marthinus di Isana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2023).
Marthinus menyampaikan BNN akan melakukan kerja sama dengan setiap stakeholder untuk melakukan koreksi ke internal masing-masing institusi.
"Jadi saya memberi pesan juga kepada siapa pun aparat yang terlibat kita akan melakukan tindakan tegas. Sebelum ke sini saya sudah berkoordinasi dengan kapolri. Saya meminta dukungan beliau untuk menyelesaikan ke dalam struktur kita yang coba-coba bermain dengan bandar narkoba," ujar Marthinus.
Bukam cuma berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Marthinus juga segera berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto prihal prajurit yang terlibat narkoba.
"Begitu juga dgn ASN, saya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan menteri-menteri lain yang mungkin bisa membantu kita membersihkan ke dalam struktur. Karena kita ketahui bahwa ketika struktur terlibat dalam peredaran narkoba, maka kekuatan jaringan itu akan semakin kuat," tuturnya.
Memiskinkan Bandar Narkoba
Marthinus ingin memiskinkan para bandar narkoba. Tujuannya adalah agar keuangan jaringan bandar melemah sehingga diharapkan peredaran narkoba berkurang, bahkan dihentikan.
Baca Juga: Tekad Kepala BNN Marthinus Hukom: Miskinkan Bandar Narkoba, Lemahkan Jaringan Pengedar
Menurut Marthinus untuk memutus mata rantai peredaran narkoba maka perlu pelemahan di segala lini sturktural di semua jaringan pengedar.
Selain itu, hal yang perlu dilakukan adalah melemahkan pundi-pundi keuangaan para bandar sehingga mereka tidak lahi mempunyai kesempatan sedikitpun utk melakukan peredaran narkoba.
"Kita tahu bahwa ini semua peredaran narkoba ini ada tiga hal yang perlu jadi perhatian. Yang pertama adalah suplai, yang kedua adalah demand, dan yang ketiga adalah dukungan keuangan. Tiga itu harus kita hentikan, kita miskinkan bandar-bandar narkoba tersebut," kata Marthinus usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).
Sebelumnya, Marthinus langsung siap melaksanalan tugas usai dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Marthinus mengaku bakal mengawasi peredaran narkoba di tanah air.
Bagi Marthinus, tugas mengawasi peredan narkoba di tanag air bukan merupakan tugas mudah, melainkan tugas berar. Apalagi dengan luas wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan garis pantai yang panjang.
"Sehingga selain anugerah, saya juga ingin mengatakan ini satu tanggung jawab yang harus saya pikul untuk mengontrol peredaran narkoba di Indonesia," kata Marthinus.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak