Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara soal tindakan para warga eks Kampung Bayam menempati Kampung Susun Bayam (KSB), Jakarta Utara secara paksa. Padahal Pemprov DKI kata Heru, sudah memperhatikan kemauan mereka.
Dalam hal ini sebagai bentuk penyelesaian atas masalah penempatan KSB yang tak kunjung rampung, Heru menyebut pihaknya sudah memberikan sejumlah pilihan kepada warga. Misalnya, dengan menawarkan pilihan tempat tinggal lain.
"Jadi gini, Pemda DKI pasti memperhatikan masyarakat. Kan sudah diberikan waktu itu, disampaikan disuruh pilih mau di mana," ujar Heru kepada wartawan, Rabu (20/12/2023).
"Dipilih di Nagrak, Nagrak kan bagus, kamar nya dua ruang tamu satu, ada dapur, terus air bersih ada, listrik ada, ya sudah," lanjutnya menambahkan.
Karena itu, ia meminta jangan sampai ada pihak yang mengompori warga hingga melakukan tindakan seperti menempati paksa KSB.
"Jangan ada pihak-pihak yang ngomporin, kasihan warga. Saya ngikutin detail loh, Pemda DKI memberikan yang tebaik kok buat warga, tidak ada menyakiti," ucapnya.
Lebih lanjut, Heru tak mau bicara banyak soal masalah izin menempati yang tak kunjung diterbitkan. Ia menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pemilik KSB.
"Ya itu nanti diserahkan kepada Jakpro secara hukum," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga eks Kampung Bayam, Jakarta Utara mulai menempati Kampung Susun Bayam (KSB) secara paksa. Mereka tetap tinggal di hunian yang dijanjikan usai pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) itu meski tak ada air dan listrik.
Baca Juga: Area CFD Dipakai Gibran Bagi-bagi Susu Gratis, Heru Budi: Saya Nggak Tahu Masih Tidur
Salah seorang warga bernama Furqon yang menempati hunian itu menyebut tindakan ini merupakan bagian dari aksi protes terhadap PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pembangun KSB yang tak kunjung mengizinkan bangunan untuk dihuni. Sebab, sampai saat ini Jakpro masih bersikukuh memberikan harga yang tak disanggupi warga.
"Artinya ini aksi yang kedua, aksi yang oertama kan di pelataran dari tanggal 13 Maret," ujar Furqon saat dikonfirmasi, Senin (18/12/2023).
Furqon mengatakan, aksi ini dilakukan lantaran aduan warga ke pihak Pemprov DKI tak kunjung juga digubris. Sementara Jakpro disebutnya juga tak kunjung menepati janji pemberian izin hunian tahun ini.
"Jadi teriakan kami sudah serak teriakan kami sudah menghilang, tidak pernah seperti dulu humanis didudukkan bersama, solusi bersama permasalahannya seperti apa," ucapnya.
"Sehingga warga didamparkan seperti apa, tidak pernah kita temui titik-titik itu yang menjadi harapan kami seperti itu," tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengakui memang sudah ada banyak warga yang diberikan hunian di tempat lain seperti rumah susun (rusun) Nagrak hingga Marunda. Ia mempersilakan tiap keluarga menentukan pilihannya.
Berita Terkait
-
Tanpa Listrik dan Air, Warga Korban Gusuran JIS Tempati Paksa Kampung Susun Bayam
-
Respons Heru Budi Soal Aplikasi JAKI Kena Retas Tak Lama Usai Disebut Anies Di Debat Capres
-
Reaksi Bambang Susantono Dengar Heru Budi Becanda Ancam ASN Berkinerja Buruk Dipindahkan ke IKN
-
Ditanya Soal RUU DKJ, Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Belum Baca
-
Area CFD Dipakai Gibran Bagi-bagi Susu Gratis, Heru Budi: Saya Nggak Tahu Masih Tidur
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia
-
Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
-
KPK Ungkap Istilah Uang Hangus dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR
-
Sebut Pelaporan Pandji Salah Sasaran, Mahfud MD: Dia Menghibur, Bukan Menghasut!
-
Usut Kasus Haji, KPK Ngaku Sudah Tahu Inisiator Pembakaran Dokumen di Kantor Maktour