Suara.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) berkolaborasi dengan GAMA ’98 menyelenggarakan diskusi publik, dengan tema 'Perempuan Jaga Demokrasi: Ibu (kembali) Bersuara Tegakkan Demokrasi'
Diskusi digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Pantauan Suara.com, puluhan perempuan kader dan simpatisan PDIP, aktivis perempuan Kawan Ganjar-Mahfud '98 serta kelompok muda dan mahasiswi.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa acara diskusi hari ini menjadi suatu peristiwa yang sangat penting. Di mana, setiap tahun selalu dirayakan oleh PDI Perjuangan.
Hasto juga mengutip peryataan Presiden Pertama RI Ir Soekarno atau Bung Karno soal peran perempuan sebagai jalan peradaban bangsa.
"Bung Karno menegaskan bahwa perempuan jalan peradaban," kata Hasto, Jumat.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini juga menambahkan, Indonesia akan maju apabila laki-laki dan perempuan sama-sama menunjukan peran dalam kemajuan bangsa.
Hasto mengibaratkan, laki-laki dan perempuan merupakan kudua sayap burung Garuda bisa terbang dengan mengepakan kedua sayapnya.
"Bagaimana kepakan sayap burung Garuda, terbang ke angkasa di dalam posisi yang sederajat, saling mendukung, saling berkolaborasi untuk kemajuan Indonesia kita," terang Hasto.
Sebagai informasi, setiap tahunnya, DPP PDIP selalu menggelar peringatan Hari Ibu pada 22 Desember.
Hari Ibu merupakan momentum untuk mengenang perjuangan pergerakan perempuan dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 22 Desember 1928 di Ndalem Joyodipuran, Yogyakarta.
Saat itu, ada sekitar 600 perempuan dan ibu yang berasal dari 30 organisasi perempuan di Jawa dan Sumatra yang berkumpul.
Mereka mendiskusikan upaya untuk meningkatkan derajat dan kiprah perempuan dalam gerakan bangsa. Melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1959, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu.
Di era Orde Baru, rezim Soeharto mereduksi hak-hak perempuan terutama hak-hak politiknya. Rezim ini mendirikan organisasi perempuan Dharma Wanita Persatuan yang bertugas mengontrol dan mengawasi kegiatan perempuan.
Orde Baru mendiskriminasi pekerja perempuan dengan gaji yang jauh di bawah gaji laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Sejumlah perempuan yang bersuara kritis dan berani membela hak-hak kaum perempuan berujung pada kematian tragis.
Berita Terkait
-
Ucapan Haru Indah Permatasari Untuk Nursyah di Hari Ibu: Perempuan yang Terbaik
-
Ngaku Partainya Tidak Memiliki DNA Orang Cerdas, Ribka: Preman hingga Pelacur Pasti PDIP
-
Rayakan Hari Ibu, Indah Permatasari Berikan Pesan Menyentuh untuk Nursyah
-
Sering Dicap Durhaka oleh Ibunda, Indah Permatasari Tetap Ucapkan Hari Ibu, Bikin Haru Publik: Kok Nangis Ya Aku
-
Semangat Hari Ibu 2023, PT AHM Berikan Edukasi Safety Riding Bagi Kaum Perempuan dari Sabang sampai Merauke
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan