Suara.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menentang pernyataan calon presiden atau capres nomor urut satu, Anies Baswedan yang meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menerbitkan izin warga tinggal Kampung Susun Bayam (KSB), Jakarta Utara.
Menurut Gilbert, polemik yang terjadi di KSB merupakan warisan Anies ketika masih menjadi Gubernur DKI. Anies seharusnya bisa menyusun rencana matang hingga tak muncul masalah tarif yang tak disanggupi warga.
"Permasalahan warga itu warisan dari Bung Anies yang hingga sekarang belum tuntas," ujar Gilbert saat dihubungi, Kamis (11/1/2024).
Warga kini akhirnya malah jadi terlantar lantaran penentuan tarif tak berujung kesepakatan.
Meskipun sudah menerima ganti rugi, Anies saat menjabat sudah berjanji akan menjadikan KSB sebagai hunian warga eks Kampung Bayam.
"Masalah warga yang sudah terima uang tapi tetap tidak mau pindah, dan berbagai persoalan lainnya bikin ini jadi berkepanjangan," ucapnya.
"Rumah susun tentu ada aturan, bagaimana aturan yang mereka buat tentu sudah dipertimbangkan pemprov DKI sejak era Bung Anies," jelasnya menambahkan.
Terlebih lagi, masalah Kampung Bayam ini merupakan imbas dari pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang merupakan kebanggaan Anies.
"Seharusnya itu selesai di era dia, apalagi digembar-gemborkan sebagai mahakarya," pungkasnya.
Baca Juga: Anies Paparkan Program Satu Perekonomian Saat Dialog Capres Bersama Kadin
Sebelumnya, capres nomor urut 1, sekaligus eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengkritisi kondisi Kampung Susun Bayam (KSB) saat ini. Ia menyesalkan warga yang tak kunjung diberikan izin tinggal di tempat tersebut setelah dirinya lengser dari kursi DKI-1.
Pertanyaan soal Kampung Bayam itu dilontarkan Politisi NasDem, Ahmad Sahroni saat membawakan acara Resolusi Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2024).
"Ini salah satu contoh keberlanjutan itu harus dituntaskan. Jadi sengaja dibangunkan di situ, disiapkan tempatnya di situ," ujar Anies.
"Dan menurut saya tega sekali tempat yang sudah ditemparkan itu tidak diberikan kepada warga Kampung Bayam yang seharusnya masuk ke tempat itu," jelasnya menambahkan.
KSB diketahui merupakan tempat tinggal yang dijanjikan Anies usai menggusur Kampung Bayam demi membangun Jakarta International Stadium (JIS).
Pembangunan KSB tersebut diselesaikan di era Anies, tapi belum ditempati warga.
Berita Terkait
-
Anies Ajak Kadin Kembangkan Ekonomi Indonesia
-
Anies Paparkan Program Satu Perekonomian Saat Dialog Capres Bersama Kadin
-
AMIN Dukung Perempuan Indonesia Berkarya dan Sejahtera
-
Tanggapi Grace PSI yang Minta PDIP Ikhlaskan Jokowi, Chico: Nanti Saja Kalau PSI Jadi Partai Sungguhan
-
Ganjar Bawa Narasi Perubahan Saat Orasi di HUT PDIP, Cak Imin: Itu Baru Top!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO