Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di Jakarta, Senin malam (29/1).
Menurut Pratikno, dalam kesempatan itu Mahfud mengajukan permohonan untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
"Tadi malam beliau (Mahfud MD) dan saya bertemu. Menko (Mahfud MD) mohon menghadap Bapak Presiden," kata Pratikno dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Namun dia mengatakan, dalam pertemuannya dengan Mahfud Senin malam, Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri.
"Belum (menyampaikan surat pengunduran diri)," ujar dia.
Mahfud sebelumnya menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Ia menyatakan pengunduran diri itu menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan secara baik-baik.
Presiden Jokowi sendiri saat ini masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan baru tiba di Jakarta pada Kamis 1 Februari 2024.
Bakal Mundur
Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD memberi isyarat mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD saat melakukan live acara Tabrak Prof di Semarang, seperti dipantau dari akun Instagramnya Selasa (23/1/2024).
Baca Juga: Di Balik Makan Bakso, Simbol Politik Jokowi Bersama Prabowo
Dalam bincang bersama sejumlah relawan dan warga, Mahfud MD mulanya mendapat pertanyaan dari salah seorang warga terkait saran Ganjar Pranowo untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Alasan Ganjar bahwa dengan mundur agar terhindar dari conflic of interest.
Menanggapi itu Mahfud mengaku bahwa wacana itu sudah disepakati sebelumnya bersama Ganjar Pranowo sebelum memutuskan maju dalam Pilpres 2024. Bahkan Mahfud mengaku sudah memberi isyarat dalam penutup saat sesi wawancara seusai debat cawapres pada Minggu (21/1).
"kesepakatan dengan saya, saya pada saat yang tepat akan mengundurkan diri secara baik-baik jadi tidak ada pertentangan," ucapnya.
"Jadi kalau saudara cermat saya kan membacakan sebuah pernyataan, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah mengangkat saya 4 tahun lalu sebagai Menko Polhukam, dan saya percaya dia punya niat baik untuk mensejahterakan rakyat. Dan sekarang saya akan melanjutkan tugas tersebut bersama dengan Ganjar Pranowo," lanjutnya.
Mahfud MD menambahkan mengapa tak segera dilakukan? Alasannya menunggu timing yang tepat.
"Kenapa tidak dilakukan sekarang karena menurut aturan tidak dilarang. Kedua saya juga ingin memberi contoh, apakah saya menggunakan kedudukan saya kemudian memanfaatkan fasilitas negara. Selama 3 bulan saya tidak lakukan itu. Saya menyelesaikan tugas dengan baik. Saya selalu merampungkan berkas kurang dari seminggu dan masih berkantor di Menko Polhukam," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti