Suara.com - Sebanyak 6.400 lebih dokter magang di Korea Selatan (Korsel) mengajukan pengunduran diri. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran.
Aksi protes tersebut seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa tindakan aksi mogok mereka dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Wakil Kedua Menteri Kesehatan Korsel, Park Min-soo mengatakan, pihaknya memerintahkan 831 dokter magang untuk kembali bekerja, di tengah ketegangan yang meningkat antara dokter dan pemerintah mengenai rencana penambahan 2.000 dokter ke kuota pendaftaran sekolah kedokteran negara itu tahun depan.
Pada Senin (19/2/2024), 6.415 dokter peserta pelatihan di 100 rumah sakit mengajukan pengunduran diri mereka, dan sekitar 1.600 di antaranya langsung meninggalkan tugasnya, kata Park.
Dijelaskan bahwa terdapat sekitar 13.000 dokter magang di Korea Selatan.
Dengan berhentinya dokter magang di beberapa rumah sakit, beberapa pasien telah mengalami penundaan tindakan operasi dan perawatan lainnya. Meski begitu, belum terjadi gangguan besar pada layanan medis.
Untuk mengatasi potensi gangguan layanan medis, pemerintah akan memperpanjang jam operasional di 97 rumah sakit umum dan ruang gawat darurat di 12 rumah sakit militer akan dibuka untuk umum, kata Park.
“Kami sangat kecewa dan prihatin bahwa tindakan aksi mogok yang dilakukan oleh para dokter magang telah menyebabkan gangguan pada layanan medis, seperti pembatalan operasi,” kata Park.
“Kami tidak dapat memberikan pembenaran atas tindakan para dokter yang meninggalkan pasiennya untuk memprotes suatu kebijakan, meskipun mengetahui apa akibat dari tindakan kolektif tersebut. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengoperasikan sistem medis darurat untuk meminimalkan kemungkinan kerugian pada pasien,” tambah Park.
Pemerintah mengatakan peningkatan kuota penerimaan pasien diperlukan untuk mengatasi kekurangan dokter, khususnya di daerah pedesaan dan bidang medis penting, seperti bedah berisiko tinggi, pediatri, kebidanan, dan pengobatan darurat.
Jumlah dokter di Korea Selatan dibandingkan dengan jumlah penduduknya termasuk yang terendah di negara maju, menurut otoritas kesehatan setempat.
Namun, para dokter menyatakan bahwa pemerintah belum melakukan perundingan penuh mengenai masalah ini, dan tindakan tersebut akan membahayakan kualitas pendidikan dan layanan kedokteran.
Pada Senin, pemerintah Korsel juga mengambil langkah untuk menangguhkan izin medis dari dua pejabat Asosiasi Medis Korea, yang mewakili para dokter.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pemerintah Korsel, kika kedua pejabat tersebut ternyata mendesak para dokter untuk ikut dalam aksi kolektif, izin mereka akan dicabut.
Kekhawatiran mengenai kekosongan layanan medis telah menjadi kenyataan bagi beberapa orang, ketika dokter peserta pelatihan di Rumah Sakit Severance mengumumkan penangguhan layanan mereka pada hari tersebut, sehingga mendorong rumah sakit untuk beralih ke situasi darurat dan menyesuaikan jadwal operasi dan prosedur untuk pasien.
Berita Terkait
-
Jejak Kudeta Gagal Yoon Suk Yeol Terungkap, Kepala Inteljen Korea Selatan Ditangkap!
-
HyunA Pingsan di Panggung Waterbomb Macao 2025, Minta Maaf dan Janji Jaga Kesehatan
-
Dari K-Drama ke Destinasi Nyata: Korea Travel Fair 2025 Hadirkan Pengalaman Wisata Autentik
-
Prediksi Legenda Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026, Yakin Bisa Lolos Grup
-
Korsel dan Irak Bakal Jadi Lawan Berat Indonesia di Fase Grup Piala Asia Futsal 2026
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Tak Mau Renovasi! Ahmad Sahroni Pilih Robohkan Rumah Usai Dijarah Massa, Kenapa?
-
Borobudur Marathon 2025 Diikuti Peserta dari 38 Negara, Perputaran Ekonomi Diprediksi Di Atas Rp73 M
-
Langsung Ditangkap Polisi! Ini Tampang Pelaku yang Diduga Siksa dan Jadikan Pacar Komplotan Kriminal
-
Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Jember Andalkan PAD Untuk Kemandirian Fiskal
-
Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Dipindah Kamar, Polisi Segera Periksa Begitu Kondisi Pulih
-
Robohkan Rumah yang Dijarah hingga Rata Dengan Tanah, Ahmad Sahroni Sempat Ungkap Alasannya
-
Jelang Musda, Rizki Faisal Didukung Kader Hingga Ormas Pimpin Golkar Kepri
-
Hakim PN Palembang Raden Zaenal Arief Meninggal di Indekos, Kenapa?
-
Guru Besar UEU Kupas Tuntas Putusan MK 114/2025: Tidak Ada Larangan Polisi Menjabat di Luar Polri
-
MUI Tegaskan Domino Halal Selama Tanpa Unsur Perjudian