Suara.com - Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan dirinya bakal turut mengikuti jejak menteri sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto dalam memberantas mafia tanah. AHY dengan tegas akan "menggebuk" para mafia.
Langkah Hadi tersebut bakal dilanjutkan AHY. Terlebih Hadi memberikan pesan langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat pada Selasa malam sebelum Rabu pelantikan.
AHY yang bertemu Hadi pada Selasa (21/2/2024) malam mengaku diberi arahan oleh mantan Panglima TNI tersebut soal program dan kerja-kerja di Kementerian ATR/BPN.
"Termasuk sengketa tanah tumpang tindih. Termasuk hal praktik yang melawan hukum yang selama ini dilakukan mafia tanah. Jadi pesan Pak Hadi tadi saya terima loud and clear, gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah itu akan kami lanjutkan, pak," kata AHY dalam acara sertijab dengan Hadi di Kementerian ATR/BPN, Rabu (21/2/2024).
Selain menyoal mafia tanah, AHY juga akan melanjutkan program terkait redistribusi tanah agar bisa menghadirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi rakyat.
"Jadi kalau saya tangkap secara singkat selain sertifikasi elekronik, Pak Jokowi juga mengharapkan ada revisi untuk menyakinkan adanya carbon trading, dan terakhir mencapai target 120 juta bidang PTSL, ini juga pekerjaan yang luar biasa. Mudah mudahan bisa kita capai sama-sama," tutur AHY.
Tugas Jokowi untuk AHY
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan tiga hal kepada Agus Harimurti Yudhoyono berkaitan dengan target Kementerian ATR/BPN.
Tiga hal itu yang kembali disebutkan Jokowi usai melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara, hari ini.
Hal pertama, Jokowi mengingatkan AHY agar sertifikat elektronik lebih dimasifkan pelaksanaannya.
"Yang kedua, untuk HGU, carbon trading, yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk," kata Jokowi.
"Yang ketiga, yang berkaitan dengan 120 juta PTSL 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus segera bisa kita selesaikan," sambungnya.
Sebelumnya Jokowi menyebutkan sejumlah riwayat pendidikan Agus Harimurti Yudhoyono usai melantik Ketua Umum Partai Demokrat itu menjadi Menteri ATR/BPN.
Penyebutan riwayat pendidikan AHY diucapkan Jokowi menanggapi pertanyaan apakah presiden berkoordinasi lebih dulu dengan PDIP ketika memasukan Partai Demokrat ke kabinet.
"Jadi pertama ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Berita Terkait
-
Ajak Demokrat Gabung ke Pemerintahan, Kubu Ganjar Mengendus Kekhawatiran Jokowi ke Prabowo
-
Jadi Menantu Mantan Presiden, Annisa Pohan Ungkap Rahasia Akur dengan Ibu Mertua
-
Sesama Mantu SBY, Beda Pendidikan Annisa Pohan dan Aliya Rajasa, Istri Ibas Lebih Unggul?
-
Adu Koleksi Kendaraan Hadi Tjahjanto vs Mahfud MD, Nilainya Bak Langit dan Bumi
-
Sempat Berupaya Kudeta Partai, Kini Demokrat Ajukan Satu Syarat untuk Moeldoko Usai AHY Masuk Lingkaran Istana
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang