Eks Sekjen Sarankan PKB Tak Ikut-ikutan Usulkan Hak Angket, Ini Alasannya

Suara.com - Mantan Sekjen PKB, Lukman Edy meminta partainya tidak tergesa-gesa untuk ikut-ikutan mengusulkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024. Ia bahkan meminta PKB menarik barisan dan tidak mengusulkan hak istimewa DPR RI tersebut.

"Kepada PKB saya menyarankan supaya mengurungkan niatnya untuk hari ini menggunakan hak angket atau hak interpelasi di DPR," ujar Lukman Edy dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (24/02/24).

Menurutnya, PKB mestinya menjaga keberlangsungan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu dilakukan agar perpindahan kepemimpinan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

"Lebih bagus PKB, NU secara umum, PKB secara khusus, menjaga stabilisasi pemilu damai, menjaga stabilitas dan Pemilu damai, supaya transisi kepemimpinan ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan damai," katanya.

Saran itu ia sampaikan khusus untuk PKB. Mengenai partai lain yang dikabarkan akan menggunakan hak angket-nya di DPR, Edy tidak mempermasalahkan hal itu.

"Saya tidak bicara kepada NasDem, kepada PKS, itu urusan mereka lah," kata Lukman.

Ia menilai bahwa setiap kompetisi ada pihak yang menang dan kalah, rasa kekecewaan dan ketidakpuasan pasti akan dirasakan oleh pihak yang kalah.

Oleh karena itu, Lukman mengajak PKB mengawal pergantian kekuasaan nasional dengan cara yang baik.

"Pesan saya seperti itu, kepada teman-teman PKB untuk berpikir ulang, ya kalau tidak puas dengan hasil Pilpres ya mungkin bagi pihak yang kalah memang ada ketidakpuasan," katanya lagi.

Baca Juga: JK Dukung Usulan Hak Angket: Bagus Buat Hilangkan Kecurigaan

"Tapi sekali lagi itu semua ada batasnya, kita tetap harus mendukung transisi kepemimpinan nasional ini sebaik mungkin," imbuhnya.

Ia juga mengatakan bahwa Pemilu tahun ini jauh lebih baik dan hampir tidak ada masalah dibandingkan Pemilu 2019 di tingkat bawah.

"Sehingga apalagi sekarang ya hampir, dibanding Pemilu 2019 ditingkat grassroot hampir tidak ada masalah," tambahnya.

Sebelumnya, tiga partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni NasDem, PKB, dan PKS telah menyatakan setuju untuk menggulirkan hak angket ke DPR terkait kecurangan Pemilu 2024.

"Semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” ujar Sekjen NasDem, Hermawi Taslim dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Hermawi kemudian menjelaskan alasan ketiga partai pendukung Anies-Muhaimin akhirnya sepakat mendukung usulan hak angket.