Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons ihwal anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran dengan jatah Rp 15.000 per anak, sebagaimana disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Program ini turut dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin kemarin.
Budi menegaskan pembicaraan mengenai program makan siang gratis masih sebatas anggaran. Belum masuk lebih jauh mengenai kadar gizi.
"Kalau yang kemarin dibicarakan adalah supaya anggaran 2025 dipersiapkan untuk transisi ke masa presiden berikutnya. Dan salah satu program utamanya kan yang makan siang gratis itu. Jadi sebaiknya agar mulai dihitung dan dianggarkan," tutur Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Sedangakn mengenai jatah Rp 15.000 per anak, Budi tidak memberikan jawaban lugas. Ia justru bertanya balik ke wartawan yang mengajukan pertanyaan, apakah jatah Rp 15.000 per anak sudah cukup atau belum.
"Sekarang saya tanya wartawan, kalau makan Rp 15 ribu, kenyang apa nggak? Kalau di Jogja cukup," kata Budi.
Meski demikian, Budi menduga anggarannya akan lebih besar.
"Kalau anggaran yang... mereka pasti lebih besar dugaan saya ya, karena makannya lebih banyak. Kalau isi piring kan untuk 5 tahun ke bawah. Jadi makannya lebih dikit," kata Budi.
Program Makan Siang
Diberitakan sebelumnya, program makan siang gratis yang menjadi janji calon presiden Prabowo Subianto nampaknya benar-benar segera terwujud.
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Buka Suara
Hal ini dipastikan usai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembicaraan mengenai anggaran makan siang gratis telah dimasukkan ke dalam pembahasan APBN 2025, dengan besaran Rp 15.000 untuk setiap anak di Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa anggaran tersebut akan didistribusikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ia belum dapat mengungkapkan secara detail total anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2025 karena pembahasan rinci belum dilakukan.
"Diperkirakan sekitar Rp 15.000 per anak. Itu bisa bervariasi," ujar Airlangga saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, pada Senin (26/2/2024).
Ia menambahkan, usai pembahasan APBN 2025 di Istana Negara, belum ada pembicaraan rinci mengenai program makan siang gratis.
Airlangga menekankan bahwa anggaran Rp 15.000 per anak tersebut tidak termasuk dalam program susu gratis. Mengenai menu makanan, keputusan akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dengan tetap mempertimbangkan besaran anggaran sebesar Rp 15.000 per anak.
"Jadi, di luar program susu, (mengenai menu) itu akan menjadi keputusan daerah masing-masing, kita tidak akan membuatnya seragam," tegasnya.
Berita Terkait
-
Pro Kontra Program Makan Siang Gratis Dibahas di Rapat Kabinet Jokowi
-
Kubu AMIN Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Tak Pantas Dibahas di Rapat Kabinet Jokowi, Bikin Bingung!
-
Mahfud Md 'Protes' Makan Siang Gratis Dibahas Kabinet Jokowi: Kurang Tepat
-
Tom Lembong Soal Rapat Kabinet Bahas Makan Siang Gratis: Gagasan Peningkatan Nutrisi Anies-Muhaimin Lebih Cocok
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO