Suara.com - Salah satu tokoh Aksi Kamisan, Sumarsih mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto.
"Tuntutan kami adalah Keppres pemberian jenderal kehormatan kepada Prabowo harus dicabut. Kalau memang Pak Jokowi benar-benar seorang yang reformis dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan," kata Sumarsih dalam Aksi Kamisan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).
Ibu dari korban Tragedi Semanggi I Bernardus Realino Norma Irmawan atau Wawan, merasa Jokowi sudah mengkhianati cita-cita Reformasi 1998.
"Sangat aneh ketika Jokowi yang mengaku dirinya seorang yang dilahirkan dari reformasi, tapi justru mengkhianati reformasi ketika membangun politik dinasti dengan seorang penjahat HAM dipasangkan dengan putra sulungnya," ucap Sumarsih.
Sementara itu, mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto merasa pemberian kehormatan untuk Prabowo sudah menyakiti korban penculikan dan aktivis era Reformasi 98'.
"Kebijakan Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto hal itu telah menyakiti hati keluarga korban penculikan, juga telah menyakiti hati kami ini teman-temannya para aktivis yang sampai hari ini belum ditemukan," kata Petrus.
Selain itu, Petrus menilai Jokowi sudah menampar nilai-nilai aktivis pro demokrasi yang telah menumbangkan Orde Baru dan Soeharto.
"Telah ditampar nilai-nlai perjuangan dihapuskan dengan memberi kenaikan pangkat kehormatan kami anggap bagian dari proses perjuangan masa lalu menentang politik intimidatif politik yang melawan demokrasi dan melawan nilai-nilai HAM," ucap Petrus.
Sebagaimana diketahui, Jokowi resmi menyematkan kenaikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dengan begitu, Prabowo kini menyandang pangkat Jenderal Kehormatan.
Baca Juga: Aksi Kamisan ke-807 di Depan Istana, Ada yang Pakai Topeng Jokowi dan Prabowo
Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan disematkan langsung oleh Jokowi dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
Ditemui seusai prosesi, Jokowi membantah anggapan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo merupakan bagian transaksi politik.
Menurut Jokowi, bila memang kenaikan pangkat menjadi bagian transaksi politik, justru dilakukan sebelum Pemilu 2024.
Ia menekankan pemberian kenaikan pangkat tersebut diberikan usai masa pemilihan presiden karena untuk menghindari anggapan tersebut.
"Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum Pemilu. Ini kan setelah Pemilu supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," kata Jokowi di Mabes TNI.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP
-
Terungkap! Ini Alasan KPK Masih Rahasiakan Jumlah Uang yang Dikembalikan Khalid Basalamah
-
Gantikan Posisi Noel, Afriansyah Noor Lebih Kaya, Punya Harta Rp 23,9 Miliar
-
Gedung DPR Masih Dijaga TNI, Legislator PDIP: Kita Bekerja Perlu Situasi Aman
-
Update Evakuasi 7 Pekerja Freeport: Tim Penyelamat Hadapi Risiko Tinggi di Tambang Bawah Tanah
-
Tim Reformasi Kepolisian Bentukan Prabowo Siap Guncang Institusi, Ini Respons Kapolri!