Suara.com - Salah satu tokoh Aksi Kamisan, Sumarsih mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto.
"Tuntutan kami adalah Keppres pemberian jenderal kehormatan kepada Prabowo harus dicabut. Kalau memang Pak Jokowi benar-benar seorang yang reformis dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan," kata Sumarsih dalam Aksi Kamisan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).
Ibu dari korban Tragedi Semanggi I Bernardus Realino Norma Irmawan atau Wawan, merasa Jokowi sudah mengkhianati cita-cita Reformasi 1998.
"Sangat aneh ketika Jokowi yang mengaku dirinya seorang yang dilahirkan dari reformasi, tapi justru mengkhianati reformasi ketika membangun politik dinasti dengan seorang penjahat HAM dipasangkan dengan putra sulungnya," ucap Sumarsih.
Sementara itu, mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Petrus Hariyanto merasa pemberian kehormatan untuk Prabowo sudah menyakiti korban penculikan dan aktivis era Reformasi 98'.
"Kebijakan Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto hal itu telah menyakiti hati keluarga korban penculikan, juga telah menyakiti hati kami ini teman-temannya para aktivis yang sampai hari ini belum ditemukan," kata Petrus.
Selain itu, Petrus menilai Jokowi sudah menampar nilai-nilai aktivis pro demokrasi yang telah menumbangkan Orde Baru dan Soeharto.
"Telah ditampar nilai-nlai perjuangan dihapuskan dengan memberi kenaikan pangkat kehormatan kami anggap bagian dari proses perjuangan masa lalu menentang politik intimidatif politik yang melawan demokrasi dan melawan nilai-nilai HAM," ucap Petrus.
Sebagaimana diketahui, Jokowi resmi menyematkan kenaikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dengan begitu, Prabowo kini menyandang pangkat Jenderal Kehormatan.
Baca Juga: Aksi Kamisan ke-807 di Depan Istana, Ada yang Pakai Topeng Jokowi dan Prabowo
Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan disematkan langsung oleh Jokowi dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
Ditemui seusai prosesi, Jokowi membantah anggapan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo merupakan bagian transaksi politik.
Menurut Jokowi, bila memang kenaikan pangkat menjadi bagian transaksi politik, justru dilakukan sebelum Pemilu 2024.
Ia menekankan pemberian kenaikan pangkat tersebut diberikan usai masa pemilihan presiden karena untuk menghindari anggapan tersebut.
"Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum Pemilu. Ini kan setelah Pemilu supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," kata Jokowi di Mabes TNI.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung