Suara.com - Pelaksanaan Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024 diwarnai dugaan aksi penggelembungan suara partai yang dikomandoi anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep yakni Partai Solideritas Indonesia (PSI).
Dugaan penggelembungan suara PSI itu terjadi di terjadi di TPS 04, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kabarnya, real count berdasarkan perolehan suara C1 dengan yang tercantum dalam laman resmi KPU berbeda jauh.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Cilegon angkat bicara soal dugaan pengelembungan suara PSI Cilegon yang belakangan viral di media sosial dan menjadi sorotan.
Dugaan penggelembungan suara PSI Cilegon tersebut diketahui dari adanya perbedaan angka yang tertulis antara di C1 Plano dengan yang diupload di aplikasi Sirekap.
Dalam C1 Plano di TPS tertulis PSI hanya mendapatkan 1 suara. Namun, di aplikasi Sirekap PSI Cilegon mendapatkan 69 suara yang dalam C1 Plano angka itu merupakan akumulasi suara tidak sah.
Kepala Divisi Teknis Pencalonan KPU Kota Cilegon, Urip Haryantoni mengatakan, terkait informasi yang viral di media sosial tersebut pihaknya akan melakukan kroscek terlebih dahulu.
"Kita belum bisa cek. Yang jelas dari tahapan di TPS, kecamatan semuanya kan dibuka melalui C1 Plano. Kita kroscek dulu," katanya dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id).
Kata Urip, terkait angka-angka tersebut sebenarnya semua melalui C1 Plano, di mana ketika penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan pasti dilakukan perbaikan.
"Kalau buat kami tidak ada istilah penggelembungan karena ketika rekapitulasi di kecamatan yang dibuka C1 Plano kan," ungkapnya.
Terpisah, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat pada Bawaslu Cilegon Subiah membenarkan PSI hanya mendapatkan 1 suara saja berdasarkan C1 Plano.
"Kita lihat langsung dari pengawas kita saat itu di TPS 04 itu hanya 1 surat suara yang masuk," ujarnya.
Terkait penginputan jumlah suara yang diunggah di aplikasi Sirekap, ia enggan berkomentar banyak. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penelusuran terkait informasi tersebut untuk mengetahui kebenarannya secara jelas.
"Urusan yang Sirekap itu tanyakan ke KPU. Kalau soal ditelusuri lebih lanjut, kita selalu menelusuri walaupun belum ada laporan atau apa, tapi kita tetap menelusuri kebenarannya khawatir itu hoaks gitu kan," tutupnya.
Berita Terkait
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
Kuota Mudik Gratis Pemprov Banten 2026: Info Pendaftaran, Rute, dan Syarat Lengkap
-
Stasiun Jatake Resmi Beroperasi, Siap Layani 20 Ribu Penumpang KRL per Hari
-
Mudik Gratis 2026 Banten Dibuka saat Ramadan: Ini Jadwal, Syarat, dan Rutenya
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan