Suara.com - Ribuan personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang digelar Gerakan Keadilan Rakyat atau GKR di depan Gedung DPR/ MPR RI, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino mengatakan pihaknya mengerahkan 1.489 personel gabungan. Mereka meliputi anggota Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 1.489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait," kata Anton.
Dalam pelaksanaan pengamanan, kata Anton, ribuan personel gabungan tersebut akan disebar di sekitar kawasan Gedung DPR/ MPR RI.
Selain menyiapkan personel keamanan, pihak kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa dan penutupan jalan di sekitar kawasan Gedung DPR/ MPR RI. Anton menyebut penerapan rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan akan dilakukan secara situasional.
"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua," kata dia.
"Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," katanya menambahkan.
Berkenaan dengan itu, Anton mengimbau kepada peserta aksi dapat melaksanakan penyampaian pendapat secara tertib. Dia juga memastikan personel pengamanan yang bertugas akan mengedepankan pendekatan persuasif demi menjaga kondusifitas.
"Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang akan melintas di depan Gedung DPR/MPR RI," tuturnya.
Aksi yang digelar GKR ini dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB. Mereka penuntut DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 hingga melakukan audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU RI.
Selain itu mereka juga menuntut DPR RI agar menurunkan harga beras dan pangan.
Berita Terkait
-
Diam-diam NasDem dan PDIP Sudah Bahas Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
-
Ternyata Ini Alasan NasDem Tak Usulkan Hak Angket di Sidang Paripurna
-
Pengamat Pertanyakan Signifikansi Pansus Kecurangan Pemilu di DPD, Begini Penjelasannya
-
Diajak Sahroni NasDem Ajukan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Begini Respons Habiburokhman Gerindra
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua