Suara.com - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menilai pemasangan foto wajah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono pada spanduk program sembako murah tak perlu dipersoalkan.
Suharini menilai tak ada salahnya memasang wajah Heru pada desain sosialisasi kebijakan Pemprov DKI.
"Emang kenapa gitu kan emang kenapa gitu?" ujar Suharini kepada wartawan, Rabu (7/3/2024).
Suharini menegaskan, tidak ada unsur politik dalam program tersebut. Sembako murah dijalankan demi memberikan kemudahan pada masyarakat yang kesulitan lantaran naiknya harga berbagai komoditas pangan.
"Bukan seperti itu. Izin maaf kawan-kawan semuanya, saat ini sekarang ini awal tahun gitu kan itu kan terjadi fluktuasi harga yang sangat luar biasa ya kenapa gitu? Di akhir tahun itu ada yang namanya nataru natal dan tahun baru," ucapnya.
Ia menilai hanya kebetulan saja ketika harga pangan mengalami kenaikan, masyarakat juga sedang menjalani masa Pemilu. Pemprov disebutnya harus tetap berupaya mengatasi masalah pangan di tengah berlangsungnya Pemilu.
Oleh karena itu, ia menyebut Pemprov tak memiliki motif politik dalam pelaksanaan program sembako murah ini.
"Itu saja sampai dimana kita itu sudah sangat luar biasa belum selesai nataru ada yang namanya pesta demokrasi gitu kan itu pun memang terjadi beberapa peningkatan kebutuhan," pungkasnya.
Diprotes DPRD
Baca Juga: Pemprov DKI Hapus Data Penerima KJP dan KJMU, Ini Alasan Pj Gubernur Heru Budi
Sebelumnya, Sekretaris Komisi B DPRD DKI, Wa Ode Herlina mempersoalkan pemasangan spanduk dalam kegiatan sembako murah di berbagai lokasi di Jakarta. Pasalnya, spanduk yang dipajang menggunakan foto wajah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Hal ini disampaikan oleh Wa Ode dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI yang menghadirkan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station selaku penyelenggara program sembako murah.
Ia mempertanyakan soal ada atau tidaknya keharusan memasang foto Heru dalam spanduk tersebut.
"Yang tadi disampaikan soal foto Pak Pj Gubernur. Emang harus begitu ya? Ada perdanya? Pergubnya? Ada instruksi presidennya?" ujar Wa Ode, Rabu (6/3/2024).
Ia pun mempertanyakan apakah pemasangan foto Heru itu berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024. Mengingat, Heru disebut merupakan salah satu kandidatnya.
"Atau memang ini dalam rangka persiapan tanggall 27 September pendaftaran calon Gubernur," ucapnya.
Berita Terkait
-
DPRD DKI Persoalkan Spanduk Sembako Murah Pakai Foto Heru Budi: Dalam Rangka Calon Gubernur?
-
Jadi Polemik di Masyarakat, Heru Budi Klaim Pemberian KJMU Sudah Tepat Sasaran
-
Cara Daftar Antrian KJP Pasar Jaya Baru, Dapatkan Sembako Murah
-
Pemprov DKI Hapus Data Penerima KJP dan KJMU, Ini Alasan Pj Gubernur Heru Budi
-
Isu Beasiswa KJMU Dihentikan, Mahasiswa Curhat Terancam Putus Kuliah: Pendidikan Aku Sejahtera Masa Pak Ahok-Pak Anies
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin