Suara.com - Artis sekaligus publik figur, Fedi Nuril tampaknya masih menjadi sasaran serang dari pendukung yang mengaku pendukung paslon 02. Menilik di twitter pribadinya, Fedi memperlihatkan bagaimana pendukung paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menginginkan operasi petrus muncul lagi.
Mungkin pernyataan dari pendukung ini terkesan tidak serius, namun netizen menyayangkan jika masih ada yang menginginkan operasi militer dilakukan pada masyarakat sipil tak bersenjata.
Di twitter miliknya, Fedi memperlihatkan bagaimana pendukung yang mengaku pendukung 02 ini memberikan pernyataan yang tidak menyenangkan.
"Di IG gue ada yang komen kaya gini. Sayang kalau gak di-share di sini Apakah pendukung 02 di X punya harapan yang sama dengan beliau?," tanya Fedi Nuril.
Dia kemudian memperlihatkan bagaimana pernyataan pendukung 02 sebelumnya yang menginginkan saat Prabowo memimpin penantangnya akan berakhir.
"Kami dari pendukung 02 berharap, nanti pak Prabowo jadi Era Suharto, biar orang-orang penentang Pemerintahan wassalam," ucapnya.
Bahkan pendukung yang mengaku pendukung 02 ini berharap jika operasi petrus yang terjadi di era pemerintahan Soeharto dapat dimunculkan lagi.
Tidak lain, kemuculannya ialah untuk bisa menghabisi penentang dan pengkritik Pemerintah. "Petrus di jaman pak Harto harusnya diadakan lagi, buat orang-orang kaya gini (Fedi Nuril,red)," ucapnya.
Tweet Fedi Nuril ini kemudian ramai dikomentari netizen yang menyayangkan pendukung 02 tidak memahami operasi militer petrus yang sesungguhnya dijalankan.
Baca Juga: Bagus Banget, Souvenir Pernikahan Prabowo dan Titiek Soeharto Jadi Sorotan: Mau Dipakai Sayang
Operasi petrus sendiri ialah operasi yang dijalankan di Era Soeharto sebagai bentuk penghakiman tanpa melalui proses hukum.
Diartikan juga sebagai penembakan misterius yang menjadi suatu operasi rahasia pada orang-orang yang dinilai sebagai pelaku kejahatan akan dihakimi tanpa melalui proses hukum (pengadilan).
Berita Terkait
-
Program Makan Siang Gratis Bakal Pakai Dana BOS, Wapres Beri Pesan Penting Ini
-
Bagus Banget, Souvenir Pernikahan Prabowo dan Titiek Soeharto Jadi Sorotan: Mau Dipakai Sayang
-
Intip Rekam Jejak Amien Rais: Dulu Bapak Reformasi, Kini Cuma Bisa 5 Detik Ketemu Prabowo
-
AHY Ungkap Satu Permintaan yang Diajukan Saat Bertemu Prabowo
-
Menakar Loyalitas Prabowo Sebagai Presiden Pada Jokowi, Putus Tengah Jalan?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan