Suara.com - Ketua Umum Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal kabar Demokrat minta jatah posiai menteri koordinator bidang perekonomian dalam kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
Menanggi pertanyaan apakah kabar itu benar adanya, AHY menegaskan baik Demokrat maupun partai lain di Koalisi Indonesia Maju tidak dalam posisi tersebut.
"Kita tidak bicara dulu posisi, karena kami ingin sekali lagi meletakkan segala sesuatu secara proper," kata AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
AHY menegaskan susunan kabinet mendatang merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"Kami hanya ingin menyampaikan apa yang perlu diperjuangkan bersama. Tentu pada akhirnya, tidak hanya peran, memang pada akhirnya akan berbicara portofolio semacam apa, tetapi biarkan itu menjadi milik presiden mendatang karena kami ingin menghormati prosesnya, dan selebihnya kami akan menyampaikan itu secara langsung bersama beliau," kata AHY.
Hal senada disampaikan AHY menanggapi perihal jumlah kursi di kabinet.
"Ya sama, terkait dengan jumlah, posisi dan lainnya akan diserahkan semua ke Pak Prabowo," kata AHY.
Diberitakan sebelumnya, AHY akan membahas posisi Demokrat dalam susunan Kabinet Indonesia Maju 2024-2029 usai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dinyatakan secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Kami ingin pertama menunggu dulu. Kita juga tahu bahwa 20 Maret menjadi momen yang penting, pengumuman secara resmi dan final dari KPU terkait dengan hasil Pemilu. Barulah secara moral dan etis, kita bisa bicara lebih jauh," kata AHY usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Baca Juga: AHY Pose Berlatar Green Screen, Sendal Karet Jadi Omongan
Diketahui bahwa 20 Maret 2024 adalah jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi perolehan suara dari pelaksanaan Pilpres 2024. Proses rekapitulasi suara saat ini masih terus berlangsung.
AHY mengatakan partai Koalisi Indonesia Maju diagendakan kembali berkumpul usai proses pengumuman resmi pemenang Pilpres untuk membahas langkah-langkah menuju proses pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
"Maka tentu langkah pertama koalisi Indonesia Maju akan segera bertemu dan kita akan membahas langkah-langkah menuju ke 20 Oktober 2024," ucapnya.
Dalam pertemuan itu, kata AHY, juga akan dibahas strategi transisi Kepala Negara yang baik, serta menyiapkan pemerintahan yang berkualitas dan kapabel sesuai visi dan misi pasangan calon 2 selama berkampanye.
"Sehingga program-program, kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo hari ini, segala yang sudah baik, bisa kita kawal dan lanjutkan ke depan," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO