Suara.com - Ketua Umum Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal kabar Demokrat minta jatah posiai menteri koordinator bidang perekonomian dalam kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
Menanggi pertanyaan apakah kabar itu benar adanya, AHY menegaskan baik Demokrat maupun partai lain di Koalisi Indonesia Maju tidak dalam posisi tersebut.
"Kita tidak bicara dulu posisi, karena kami ingin sekali lagi meletakkan segala sesuatu secara proper," kata AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
AHY menegaskan susunan kabinet mendatang merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"Kami hanya ingin menyampaikan apa yang perlu diperjuangkan bersama. Tentu pada akhirnya, tidak hanya peran, memang pada akhirnya akan berbicara portofolio semacam apa, tetapi biarkan itu menjadi milik presiden mendatang karena kami ingin menghormati prosesnya, dan selebihnya kami akan menyampaikan itu secara langsung bersama beliau," kata AHY.
Hal senada disampaikan AHY menanggapi perihal jumlah kursi di kabinet.
"Ya sama, terkait dengan jumlah, posisi dan lainnya akan diserahkan semua ke Pak Prabowo," kata AHY.
Diberitakan sebelumnya, AHY akan membahas posisi Demokrat dalam susunan Kabinet Indonesia Maju 2024-2029 usai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dinyatakan secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Kami ingin pertama menunggu dulu. Kita juga tahu bahwa 20 Maret menjadi momen yang penting, pengumuman secara resmi dan final dari KPU terkait dengan hasil Pemilu. Barulah secara moral dan etis, kita bisa bicara lebih jauh," kata AHY usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Baca Juga: AHY Pose Berlatar Green Screen, Sendal Karet Jadi Omongan
Diketahui bahwa 20 Maret 2024 adalah jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi perolehan suara dari pelaksanaan Pilpres 2024. Proses rekapitulasi suara saat ini masih terus berlangsung.
AHY mengatakan partai Koalisi Indonesia Maju diagendakan kembali berkumpul usai proses pengumuman resmi pemenang Pilpres untuk membahas langkah-langkah menuju proses pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
"Maka tentu langkah pertama koalisi Indonesia Maju akan segera bertemu dan kita akan membahas langkah-langkah menuju ke 20 Oktober 2024," ucapnya.
Dalam pertemuan itu, kata AHY, juga akan dibahas strategi transisi Kepala Negara yang baik, serta menyiapkan pemerintahan yang berkualitas dan kapabel sesuai visi dan misi pasangan calon 2 selama berkampanye.
"Sehingga program-program, kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo hari ini, segala yang sudah baik, bisa kita kawal dan lanjutkan ke depan," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT