Suara.com - Ketua Umum Partai Demorkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal kabar Demokrat minta jatah posiai menteri koordinator bidang perekonomian dalam kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
Menanggi pertanyaan apakah kabar itu benar adanya, AHY menegaskan baik Demokrat maupun partai lain di Koalisi Indonesia Maju tidak dalam posisi tersebut.
"Kita tidak bicara dulu posisi, karena kami ingin sekali lagi meletakkan segala sesuatu secara proper," kata AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
AHY menegaskan susunan kabinet mendatang merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"Kami hanya ingin menyampaikan apa yang perlu diperjuangkan bersama. Tentu pada akhirnya, tidak hanya peran, memang pada akhirnya akan berbicara portofolio semacam apa, tetapi biarkan itu menjadi milik presiden mendatang karena kami ingin menghormati prosesnya, dan selebihnya kami akan menyampaikan itu secara langsung bersama beliau," kata AHY.
Hal senada disampaikan AHY menanggapi perihal jumlah kursi di kabinet.
"Ya sama, terkait dengan jumlah, posisi dan lainnya akan diserahkan semua ke Pak Prabowo," kata AHY.
Diberitakan sebelumnya, AHY akan membahas posisi Demokrat dalam susunan Kabinet Indonesia Maju 2024-2029 usai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dinyatakan secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Kami ingin pertama menunggu dulu. Kita juga tahu bahwa 20 Maret menjadi momen yang penting, pengumuman secara resmi dan final dari KPU terkait dengan hasil Pemilu. Barulah secara moral dan etis, kita bisa bicara lebih jauh," kata AHY usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Baca Juga: AHY Pose Berlatar Green Screen, Sendal Karet Jadi Omongan
Diketahui bahwa 20 Maret 2024 adalah jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi perolehan suara dari pelaksanaan Pilpres 2024. Proses rekapitulasi suara saat ini masih terus berlangsung.
AHY mengatakan partai Koalisi Indonesia Maju diagendakan kembali berkumpul usai proses pengumuman resmi pemenang Pilpres untuk membahas langkah-langkah menuju proses pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
"Maka tentu langkah pertama koalisi Indonesia Maju akan segera bertemu dan kita akan membahas langkah-langkah menuju ke 20 Oktober 2024," ucapnya.
Dalam pertemuan itu, kata AHY, juga akan dibahas strategi transisi Kepala Negara yang baik, serta menyiapkan pemerintahan yang berkualitas dan kapabel sesuai visi dan misi pasangan calon 2 selama berkampanye.
"Sehingga program-program, kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo hari ini, segala yang sudah baik, bisa kita kawal dan lanjutkan ke depan," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan