Suara.com - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi terkait usul Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadikan Ketua Barisan Nasional atau Ketua Koalisi dari partai-partai politik pendukung pemerintahan selanjutnya.
Anies enggan berkomentar banyak terkait usul tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan domain dari partai politik.
"Itu biar teman-teman di partai politik saja yang komentar," kata Anies kepada wartawan di Masjid Kubah Emas, Depok, Jumat (15/3/2024).
Ketika ditanyai mengenai usulan yang awalnya disampaikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu sudah direncanakan jauh-jauh hari, Anies pun enggan berkomentar terlalu jauh.
"Saya nggak tahu," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie merupakan sosok yang mengusulkan adanya Koalisi Barisan Nasional seperti yang dijalankan di Malaysia.
Menurutnya, Jokowi menjadi sosok yang tepat untuk memimpin koalisi tersebut.
Koalisi impian Jeffrie ialah koalisi bersifat permanen seperti halnya Koalisi Barisan Nasional yang berjalan di Malaysia.
"Penting kita melahirkan sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama barisan nasional di Malaysia atau kalau kita nggak mau nama barisan nasional kita bisa pakai nama barisan rakyat," kata Jeffrie saat menjadi bintang tamu dalam Podcast Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, dikutip Rabu (13/3/2024).
Baca Juga: Anies-Cak Imin Menang Telak di Aceh, Perolehan Suara Capai Lebih dari 2 Juta
Jeffrie menilai, cukup 75 persen dari suara mayoritas yang bisa membentuk Koalisi Barisan Nasional. Setelah itu ada keputusan untuk menunjuk satu orang sebagai pemimpin Barisan Nasional.
"Menurut saya yang ideal yang diterima semua parpol ini Pak Jokowi," ujarnya.
Jeffrie menganggap Jokowi menjadi orang yang tepat untuk memimpin Koalisi Barisan Nasional.
Alasan Harus Jokowi
Pertama, ia meyakini Jokowi akan diterima oleh seluruh parpol koalisi.
"Kalau dia bisa dipercaya semua koalisi parpol ini, memimpin koalisi parpol ini, karena karakter dia cocok," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Anies Ingatkan RUU DKJ Bisa Picu Masalah Baru, Lebih Setuju Badan Kerja Sama Jabodetabek
-
Gagal Usung Gibran, PSI DKI Tengah Cari Jokowi Baru untuk Pilkada DKI 2024
-
Lawan Otto Hasibuan-OC Kaligis, Kubu Anies-Cak Imin Siapkan Ratusan Pengacara untuk Gugat Hasil Pilpres ke MK
-
Anies-Cak Imin Menang Telak di Aceh, Perolehan Suara Capai Lebih dari 2 Juta
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT