Suara.com - Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengatakan kehadiran empat menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 akan memudahkan kerjanya.
Sebab, dia menilai para menteri tersebut akan menyampaikan hal sebenarnya berkaitan dengan tuduhan kecurangan pemilu yang disampaikan oleh kubu pasangan calon nomor urut 1 dan 3.
"Kalau mereka dipanggil, menurut kami, kami tidak terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait itu tidak ada masalah," kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Contohnya ialah mengenai tuduhan penggelontoran dana untuk bansos yang diduga dilakukan Jokowi menjelang Pemilu 2024 untuk mendongkrak suara pasangan Prabowo-Gibran.
Menurut Otto, hal itu akan dijelaskan secara rinci dan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa pilpres.
"Saya nggak perlu lagi cari ahli-ahli yang lain lagi dong. Sudah clear kan," ujar Otto.
"Dengan dihadirkannya para menteri ini, saya punya keyakinan itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan suara yang diperoleh Prabowo-Gibran," tambah dia.
Meskipun Risma juga merupakan kader PDIP yang berseberangan arah politik dengannya, Otto meyakini pernyataan Risma di hadapam majelis hakim konstitusi nanti tidak akan merugikan pihaknya.
"Saya yakim nggak merugikan. Nggak, nggak. Ceritakan dong bahwa bangsa itu sesuai dengan undang-undang, bansos itu adalah disetujui DPR dan partai," ucap Otto.
Baca Juga: Saksi Ungkap Ada Pendataan Pemilih Prabowo-Gibran untuk Diberi Bansos
"Ceritakan bahwa Jokowi maupun pemerintah telah melaksanakan bansos itu sesuai dengan perintah undang-undang," tandas dia.
Panggil Menteri
Sebelumnya diberitakan, empat menteri dalam kabinet Presiden Jokowi akan dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konsitusi (MK).
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan para menteri itu akan dihadirkan pada Jumat pekan ini.
"Kepada para pihak perlu disampaikan hari Jumat akan dicanangkan pemanggilan pihak-pihak yang diperlukan oleh MK," kata Suhartoyo dalam ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Dia menjelaskan berdasarkan hasil rapat hakim, ada empat menteri yang akan dipanggil dihadirkan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan lembaga penyelenggara pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Berita Terkait
-
Gerindra Respons Tambahan Menko di Kabinet Prabowo-Gibran: Wajar, Negara Besar Kabinetnya Besar
-
Bahlil Heran Disebut Faisal Basri Bagikan Bansos Menangkan Prabowo-Gibran
-
Saksi Kubu AMIN Ungkap Aparat Kerahkan Para Kades Menangkan Prabowo-Gibran, Ketua MK: Polisi Mana Ini?
-
Saksi Ungkap Ada Pendataan Pemilih Prabowo-Gibran untuk Diberi Bansos
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Heboh WN Israel Punya KTP Cianjur, Dedi Mulyadi Cecar Sang Bupati
-
Komjak Ultimatum Kajari Jaksel: Eksekusi Silfester Matutina Sekarang, Jangan Tunda Lagi!
-
IPB Bahas Masa Depan Kawasan Puncak: Antara Lestari dan Laju Ekonomi
-
Rumah Digeledah, ASN Kemenaker RJ Dipanggil KPK: Ada Apa dengan Kasus RPTKA?
-
Rayakan HLN ke-80, PLN Wujudkan Akses Listrik Gratis bagi Warga Pra Sejahtera di Bali
-
Tok! Gugatan Praperadilan Khariq Anhar Ditolak PN Jaksel, Ini Alasan Hakim Sulistyo
-
Biar Talas dan Sagu Tak Dianggap Makanan Kelas Bawah, Mendagri Minta Daerah Gandeng Ahli Kuliner
-
Usut Kasus CSR, KPK Panggil Politikus Nasdem Rajiv
-
Johnson Panjaitan Wafat: Advokat HAM Pemberani, Mobil Ditembak, Kantor Digeruduk Nyali Tak Ciut
-
Pemerhati Dorong Penegakan Hukum Humanis Bagi Korban Narkoba: Harus Direhabilitasi, Bukan Dipenjara