Suara.com - PT MRT Jakarta menggandeng perusahaan konsultan perencanaan pembangunan asal Jepang, Sojitz Corporation untuk pengerjaan pembangunan MRT Jakarta fase 2A paket kontrak alias Contract Package (CP) 205. Kedua pihak menandatangani kontrak kerja sama senilai Rp4,2 triliun.
Penandatanganan kontrak ini dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024). Paket kontrak 205 ini meliputi gardu induk (substation system), sistem distribusi daya (power distribution system), listrik aliran atas (overhead contact system), persinyalan (signaling), telekomunikasi, SCADA, rel (track), dan pintu tepi peron (platform screen doors).
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang turut hadir menyaksikan penandatanganan kontrak ini menilai pemerintah Jepang memiliki peran cukup besar dalam pembangunan infrastruktur transportasi massal di Jakarta, khususnya MRT Jakarta.
"Sejauh ini kerja sama Indonesia dan Jepang telah menjadi andalan pada sektor transportasi publik di Kota Jakarta. Melalui penandatanganan kontrak paket CP 205 yang mencakup railways system dan track works ini, telah menandai perjalanan penting pembangunan fase 2A MRT Jakarta," ujar Heru dalam sambutannya di lokasi.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menyebut nilai kontrak pengerjaan CP 205 dengan Sojitz Corporation sebesar 26 miliar Yen atau Rp4,2 triliun dengan kurs saat ini.
Nantinya, Sojitz akan menjalankan paket kontrak itu untuk pengerjaan yang meliputi fase 2A dengan rute Bundaran HI-Kota. Secara keseluruhan, rute itu diproyeksikan menghabiskan anggaran sebesar Rp17 triliun.
"Sekitar Rp17 triliun, mudah mudahan kita bisa efisienkan lagi untuk menghemat pendapatan dari daerah dan APBN," ungkap Tuhiyat.
Tuhiyat menyebut pihaknya diberikan tiga mandat dalam mengerjakan MRT di Jakarta, yakni membangun infrastruktur, kedua melakukan operasi dan pemeliharaan, serta ketiga adalah membangun bisnis serta kawasan transit di Jakarta.
"Kami sampaikan progres MRT Jakarta, khususnya Fase 2A dari Bundaran HI-Kota, secara avarage progresnya 33,36 persen per 25 Maret 2024," tuturnya.
Baca Juga: Perbaikan Atap Bocor Rumah Dinas Gubernur DKI Habiskan Rp2,9 Miliar, Heru Budi Anggap Hal Biasa
"Rinciannya, Stasiun Thamrin dan Monas 74 persen, Harmoni-Sawah Besar-Mangga Besar 28 persen, Glodok-Kota 50 persen. Semuanya kami kerjakan dengan target tepat waktu, sasaran, dan anggaran," tambahnya memungkasi.
Berita Terkait
-
Perbaikan Atap Bocor Rumah Dinas Gubernur DKI Habiskan Rp2,9 Miliar, Heru Budi Anggap Hal Biasa
-
Pemprov DKI Anggarkan Rp22 Miliar untuk Restorasi Rumah Dinasnya, Heru Budi Ngaku Belum Dapat Laporan
-
Pemprov DKI Anggarkan Lagi Restorasi Rumah Dinas Pj Gubernur Heru Budi Rp22,2 Miliar, Mengapa Gede Banget?
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
Terkini
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR
-
Sejarah Nepal: Dari Kerajaan Kuno Hingga Republik Modern
-
Parah! PNS Bawaslu NTB Gelapkan Belasan Mobil Operasional, Apa Motif dan Modusnya?
-
Legislator Golkar Beri Tantangan Menkeu Purbaya: Buat Kejutan Positif, Jangan Bikin Pusing Lagi
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Cairkan Bansos Rp 7 Juta per NIK, Benarkah?