Suara.com - Muhaimin Iskandar baru-baru ini mengunggah aktivitasnya kembali bertugas di DPR RI setelah cuti lama. Ketum PKB ini masih akan bertugas sebagai anggota dewan di sisa masa jabatannya yang sebentar lagi akan selesai.
Momennya kembali ke lingkungan pemerintahan justru mendapat sorotan. Bukan tanpa alasan, publik ragu bahwa sulit bagi Cak Imin terus berpegang di jalur perubahan bersama Anies Baswedan untuk menjadi oposisi pemerintah.
Hal itu dinilai dari ekspresi tertawa lepas Cak Imin ketika kembali ke dalam Gedung DPR. Ia juga mengikuti halal bihalal yang digelar bersama sejumlah ASN legislatif.
"Hari ini ngantor lagi di DPR RI setelah lama cuti, sekaligus acara halal bihalal dengan semua pimpinan jajaran ASN legislatif," tulis Cak Imin dikutip dari Twitternya, Kamis (18/4/2024).
Baca Juga:
Kekayaan Pendeta Gilbert Lumoindong yang Ledek Zakat Umat Islam, Pendapatan 30 Kali UMR Jakarta?
Meski bahagia kembali masuk ke lingkaran pemerintahan, Cak Imin juga menyematkan pesan yang penuh tanda tanya.
"Ya Tuhan ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong," tulisnya dalam bahasa Indonesia yang diawali dengan bahasa Arab.
Pernyataan itu tentu menjadi sorotan. Pasalnya narasi untuk masuk dan keluar di lingkungan pemerintahan, bersinggungan dengan posisi Cak Imin sebagai cawapres 01 yang masih menunggu hasil sidang sengketa Pilpres 2024.
Momen kembalinya Ketum PKB ini ke DPR RI mendapat komentar dari pengikutnya di media sosial.
"Kembali lagi ke sirkel pemerintahan nih," ujar salah satu netizen.
"Hak angket apa kabar?" tanya netizen yang masih memberi dukungan untuk pasangan Anies-Cak Imin.
"Kenapa hak angket menguap begitu saja cak," tanya lainnya.
Cak Imin memang harus kembali ke DPR karena masih mengemban tugas hingga 2024 setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober nanti. Harapan pendukung pun muncul, Cak Imin masih teguh pada pendiriannya untuk tetap berada di barisan perubahan, sesuai dengan koalisi yang mengusungnya di Pilpres 2024.
Berita Terkait
-
Kisahnya Viral, DPR Sebut Kematian Siswa karena Sepatu Kekecilan Jadi Alarm Keras Sistem Pendidikan
-
Cak Imin Andalkan UMKM dan Ekraf Tekan Kemiskinan hingga 5 Persen
-
LIVE REPORT: Aksi Demo Hari Buruh di Gedung DPR RI
-
Siapa Firnando Ganinduto? Anggota DPR yang Berani Desak Dirut KAI Mundur Imbas Tabrakan KRL
-
KPK Dalami Uang USD 1 Juta di Kasus Dugaan Suap Pansus Haji DPR RI
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS