Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat internal mengenai Indonesia darurat judi online. Rapat tersebut digelar buntut dari keluhan masyarakat terhadap maraknya judi online.
Jokowi memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga ke Istana Negara pada Kamis (18/4/2024) siang.
Mereka yang ikut rapat tersebut, di antaranya Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Baca Juga: Guru Honorer di Palangka Raya Kecanduan Judi Online hingg Tega Korbankan Ibu dan Adik Sendiri
"Pak Presiden jelaskan di awal ada keluhan-keluhan masyarakat, masyarakat kecil main judi lagi. Menurut kamu gimana? Masih banyak kan? Nah di situ kita jelasin juga ini langkahnya kita harus tegas, karena kamu aja bilang masih banyak jadi perlu diberantas," kata Budi usai rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Melalui rapat internal tersebut, Presiden memutuskam segera membentuk satuan tugas atau satgas terpadu. Satgas itu untuk memberantas judi online.
"Keputusannya satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu dalam rangka pemberantasan judi online," kata Budi.
Baca Juga: Kominfo Akui Sulit Lacak WNI Mafia Judi Online di Kamboja dan Myanmar
Budi menjelaskan perbedaan satgas terpadu yang bakal dibentuk dengan satgas-satgas yang sudah ada.
"Ini lebih ke kementerian lembaga nanti, semuanya," ungkap Budi.
Nantinya satgas terpadu pemberantasan judi online akan diisi oleh aparat penegak hukum, Kominfo, OJK, PPATK, serta kementerian/lembaga terkait.
Mengenai siapa yang menjadi koordinator dari satgas terpadu, Budi menyampaikan hal tersebut bakal diputuskan presiden.
"Nanti lihat pak presiden kan penegakkan hukum juga yang penting," kata Budi.
Budi membantah pembentukam satgas terpadu ini lantaran satgas yang ada tidak bekerja secara efektif. Pembentukan satgas terpadu diharapkan dapat mempertajam koordinasi kementerian/lembaga dalam memberantas keberadaan judi online.
"Jadi penguatan apalagi yang penting lahkahnya dilakukan secara efektif, karena kalau hanya satu lembaga, Kominfo doang nggak bisa, kewenagnan kita cuma takedown doang, situsnya," kata Budi.
Berita Terkait
-
Kepuasan Publik kepada Jokowi Malah Naik Setelah Pemilu, LSI Sebut Dua Faktor Ini
-
Sebut Prabowo Berpeluang Jadi Jembatan Pertemuan Jokowi-Megawati, Budi Arie: Kita Maunya Indonesia Rukun
-
Soal Pertemuan, Bahlil Pastikan Jokowi Tak Masalah Bertemu Megawati
-
Gibran Satset Telpon Dirut PLN Bantu Listrik Kampung di Papua, Netizen Bandingkan dengan Jokowi: 2 Periode Kemana Aja?
-
Jokowi Terima Kunjungan Mantan PM Inggris Tony Blair, Bahas Govtech hingga Carbon Storage
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta