Suara.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC), Ahmad Khoirul Umam, menilai pendekatan yang dilakukan Prabowo Subianto ke NasDem dan PKB tak lain untuk memperkuat pemerintahannya, terutama dari sisi parlemen.
"Perubahan peta politik pasca penetapan pemenang Pilpres oleh KPU kemarin memberikan legitimasi politik dan konstitusional kepada Prabowo-Gibran untuk menyiapkan pemerintahan barunya," kata Umam kepada Suara.com, Kamis (25/4/2024).
"Ketiadaan coat-tail effect dan masih terbatasnya akumulasi kekuatan politik Koalisi 02 di parlemen (48%) meniscayakan dibukanya politik akomodasi secara lebar-lebarn,"
Menurutnya, untuk menghadirkan lingkungan politik dan pemerintahan baru yang stabil dalam transisi kekuasaan, maka dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen.
"Dalam konteks ini, pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB, setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70%. Bahkan jika guguatan PHPU PPP dikabulkan MK, maka akumulasi koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa semakin "gemoy", yakni sekitar 74%," ungkapnya.
Ia menyampaikan, dengan kalkulasi tersebut sudah lebih dari cukup untuk sebuah pemerintahan dengan sistem presidensial yang berada di tengah sistem multipartai.
Di sisi lain, kata dia, pemerintahan Prabowo-Gibran hendaknya dinilai akan tetap membuka ruang bagi hadirnya kekuatan oposisi yang memadai, untuk menjaga cheking and balancing system dalam mekanisme demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
"Per hari ini, setidaknya ada dua partai yang belum terbuka pintu komunikasi untuk bergabung ke pemerintahan, yakni PKS dan PDIP," pungkasnya.
Baca Juga: AHY Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Publik: Jatah Menteri yang Penting
Berita Terkait
-
Cak Imin Berharap Bisa Terus Kerja Sama saat Dikunjungi Prabowo, Tanda Gabung Pemerintah?
-
Istana Ungkap Isi Pertemuan Prabowo-Gibran Dengan Jokowi Selama Dua Jam, Ini Yang Dibahas
-
Nasib Gibran Disukai Bapak-bapak Berkumis Tipis: Dulu Dikecup Kini Dipeluk Paksa
-
AHY Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Publik: Jatah Menteri yang Penting
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!