Suara.com - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023 di Grand Cempaka Resort & Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/4/2024). Sehingga para legislator bersama jajaran dari tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak melakukan pertemuan di gedung DPRD.
Rapat pembahasan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) selama tahun 2023 berlangsung selama 3 hari, mulai 25 sampai 27 April 2024.
Kegiatan rapat yang membahas anggaran di Puncak bukan sekali saja dilakukan. Hal ini bahkan pertama kali berlangsung pada tahun 2020 lantaran pandemi Covid-19. Alasannya, penerapan protokol kesehatan bisa lebih maksimal di kompleks hotel ini ketimbang gedung DPRD DKI.
Meski demikian, rapat bahas anggaran terus dilakukan tiap tahunnya di Hotel Grand Cempaka, Puncak, meski pandemi Covid-19 sudah berakhir.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi beralasan menggelar rapat di Puncak lantaran lebih efektif. Para legiator dan jajaran dari tiap SKPD bisa berkumpul di satu lokasi dan mempercepat pembahasan.
"Pemilihan rapat di Puncak ini salah satu terobosan saya supaya mereka ngumpul di sini semua. Soalnya mereka ilang-ilangan. Di Jakarta, di kantor kan suka ilang-ilang. (Rapat di Puncak) biar jangan ada yang balik ke kantor," ujar Prasetio di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Kamis (25/4/2024).
Dalam rapat kali ini, Pemprov DKI dan BUMD bakal menyampaikan hasil penggunaan anggaran selama setahun.
Prasetio pun menyoroti soal anggaran penyertaan modal daerah (PMD) yang diberikan kepada BUMD DKI Jakarta. Ia menilai penggunaannya harus diawasi secara ketat.
"Supaya kalau dia minta sesuatu, misalnya BUMD minta PMD, ya lo pakai. Jangan lo diemin di kantong. Kalau cuma nunggu dviden aja, kan enggak bener itu," ucapnya.
Baca Juga: Siap Usung Imam Budi Hartono di Pilkada Kota Depok, Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bongkar Alasannya!
"Apalagi ekonomi kita lagi enggak bagus. Bagaimana pergerakan itu dengan kota global, sudah mulai belajar," tambahnya memungkasi.
Berita Terkait
-
Tolak Pemberian Anggaran 5 Persen dari APBD untuk Kelurahan, Ketua DPRD DKI: Uangnya Mau Diapain?
-
Zita Anjani Anggota DPRD DKI dari Dapil Mana? Gaji dan Tunjangannya Ratusan Juta!
-
Ngaku Pernah Cerewet ke Heru Budi, Prasetyo Edi: Kalau di Jakarta Tidak Banjir, Bohong!
-
Siap Usung Imam Budi Hartono di Pilkada Kota Depok, Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bongkar Alasannya!
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?