Suara.com - Anies Baswedan mengaku ingin rehat setelah kalah bertarung di Pilpres 2024. Menurut dia, rehat ini diperlukan setelah menjalani seluruh tahapan Pilpres 2024 sebagai calon presiden.
“Saya sekarang rehat dulu setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara. Kami tuntas kemarin, sekarang lagi rehat,” kata Anies di DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).
Rehat juga menjadi jawaban Anies saat ditanya perihal kemungkinan dirinya maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Terlebih setelah Partai NasDem mengaku ingin kembali mengusung Anies dalam Pilgub 2024.
“Oh belum, sekarang kami lagi rehat dulu,” ujar Anies.
“Rehat itu artinya begini, kemarin putusan MK hari Senin. Sesudah itu, kami tutup buku membereskan semua kerja-kerja kemarin sehingga ada closure. Setelah closure baru nanti kami siapkan tahap berikutnya,” tambah dia.
Mengenai dua partai politik pengusungnya, yaitu PKB dan NasDem yang menyatakan dukungan kepada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran, Anies mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut dengan Prabowo. Termasuk perihal tawaran menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan periode 2024-2029.
“Saya rasa lebih banyak kegiatan partai itu (komunikasi dengan Prabowo) ya,” ucap Anies.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu dia sampaikan saat mengunjungi rumah Prabowo di Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (25/4) sore.
"NasDem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran," kata Surya Paloh.
Baca Juga: Denny Siregar Singgung Teriak Perubahan Tapi Malah Merapat, Sindir NasDem?
Di sisi lain, Prabowo juga sudah menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Mantan rivalnya pada Pilpres 2024 itu juga menyampaikan akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, satu-satunya partai politik dari Koalisi Perubahan yang sebelumnya mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hanya PKS yang belum menentukan sikap untuk berada di dalam atau menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina