Suara.com - Sejumlah nama dirumorkan bakal menduduki menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Salah satu nama yang muncul ialah Ronny Franky Sompie. Eks Kapolda Bali itu dirumorkan bakal duduki Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Sosok Ronny F Sompie di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bukan orang baru. Ronny sempat dilantik menjadi Yasonna H. Laoly duduki jabatan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Ronny F Sompie merupakan jebolan Akmil 1984 kelahiran Manado, Sulawesi Utara pada 17 September 1961. Ronny sendiri diketahui memiliki ayah yang merupakan prajurit TNI AL, Gimon Maxmillian Sompie.
Baca juga:
Menjadi anak kolong, Ronny kecil harus berpindah-pindah rumah karena mengikuti dinas sang ayah.
Ronny tercatat bersekolah di SD GGMIM Sukur, Kecamatan Airmadidi, Minahasa. Ia lalu melanjutkan SMP di SMP Negeri Airmadidi. Ia kemudian masuk Akmil pada 1984.
Lulus dari Akmil, Ronny tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan di lingkungan Polri.
Pada 2003, Ronny menjabat sebagai Kapolres Sidoarjo pada 2003. Dua tahun setelahnya, ia menjadi Direskrimum Polda Sumut. Pada 2009, Ronny ditunjuk menjadi Kapolwiltabes Surabaya.
Namun jabatan itu diembannya tak lama karena Ronny ditunjuk menjadi Karo Ops Polda Metro Jaya. Setahun setelahnya, ia menjadi Karo Ortala Sderenbag Polri.
Baca Juga: Giliran PAN Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Prabowo
Tiga tahu setelah itu, pada 2013, Ronny ditunjuk menjadi Kadiv Humas Polri. Lau menjadi Kapolda Bali pada 2015 gantikan Irjen Pol. Benny Mokalu.
Baca juga:
Pada 2019, Ronny F Sompie mendapat anugrah Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo. Ronny kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik.
Di kontestasi Pemilu 2024, Ronny diketahui menjadi calon legislator Partai Golkar. Ia maju di dapil Sulut. Pernah menduduki jabatan publik, kira-kira berapa harta kekayaan dari Ronny F Sompie?
Jika merujuk pada data LHKPN yang dilaprkan Ronny pada periodik 2018, Ronny memiliki harta kekayaan sebesar Rp37 miliar.
Harta Ronny itu terbagi menjadi tanah, bangunan dan kendaraan bermotor. Dari data kekayaan Ronny periodik 2018, sejumlah tanahnya tersebar di Minahasa dan Surabaya.
Berita Terkait
-
Giliran PAN Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Prabowo
-
Ini Pekerjaan yang Bakal Dilakukan Sri Mulyani Jika Tak Jabat Menkeu di Era Prabowo
-
Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40 Pos, Jokowi Akui Tak Ikut Campur
-
Pengamat Tri Sakti Pesimis Soal Penambahan Kementerian: Pemerintahan Gemuk Tak Efektif
-
Besar-besaran Kabinet Menteri Masa ke Masa: Kabinet Prabowo Paling Gemuk?
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
Terkini
-
Polda Metro Larang Bundaran HI Jadi Lokasi Demo Mahasiswa, Minta Dialihkan ke Patung Kuda dan DPR
-
Program MBG Boros Rp1 T per Bulan, Pengamat: Mereka Memperhitungkan Ini untuk Investasi Pemilu 2029
-
Massa Mahasiswa Diadang Rantis ke Bundaran HI, Sempat Terjadi Aksi Dorong
-
Bantah Kenal Pejabat Bea Cukai, Heri Black Akui Pernah Urus Kontainer Blueray
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
WALHI 'Semprot' Pemprov DKI: Bukannya Perluas Akses Transportasi Umum, Malah Naikkan Tarif
-
Heri Gunawan dan Istri Kompak Mangkir dari Pemeriksaan Kasus CSR BI-OJK, KPK Bakal Panggil Paksa?
-
Potensi Chaos di Depan Mata? Sosiolog UGM Soroti Krisis Kepercayaan pada Negara
-
Bisakah Rumput Laut Menggantikan Plastik? Riset Indonesia Cari Jalan Keluar dari Krisis Sampah
-
Buntut Vonis Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, DPR Respons Desakan Revisi UU Peradilan Militer