Dari pernikahan ini dikaruniai seorang anak perempuan bernama Puan Maharani (1973).
Megawati memutuskan masuk ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1987. Dia mencalonkan dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1987-1992.
Karier politik Megawati mulai menanjak dengan terpilih menjadi Ketua Umum PDI. Namun, keterpilihan Megawati ditentang oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintah memilih Soerjadi untuk menjadi Ketua Umum PDI.
PDI pun terpecah menjadi dua kubu, yaitu Megawati dan Soerjadi dengan puncak bentrokan fisik perebutan kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Akibat dari perpecahan ini, Megawati tidak dapat mengikuti Pemilihan Presiden pada 1997.
Pada 1998, masa pemerintahan Presiden Soeharto selesai, PDI yang dipimpin Megawati lalu berganti nama menjadi PDIP dan mengganti lambangnya berlambang banteng hitam moncong putih.
PDIP kemudian memenangkan Pemilihan Umum Tahun 1999, tetapi Megawati kalah sebagai Presiden pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dia pun menjadi wakil dari Presiden Aburrahman Wahid.
Pada 23 Juli 2001, MPR secara aklamasi memilih Megawati sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia untuk masa periode 2001 sampai 2004.
Selama masa pemerintahanya, Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2003. Dia juga melakukan kebijakan privatisasi BUMN pada 2003.
Semasa kepemimpinannya banyak penekanan dari penguasa Presiden Soeharto. PDI terbecah belah dengan kepemimpinan Mega dan Soerjadi. Puncaknya bentrok fisik perubatan kantor PDI di Jalan Diponegoro yang berujung peristiwa 27 Juli 1996 kelabu yang memicu kerusuhan di Jakarta.
Sehubungan ada kedua pimpinan PDI, PDI kelompok Mega melakukan kongres PDI sekaligus mengganti nama PDI menjadi PDI Perjuangan, pada 1998, dan menjadi Ketua Umum PDIP 1998-2000. Sejak itu, Mega menjadi ketua umum PDIP berturut-turut untuk periode 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015 dan 2015-2020.
Awal Era Reformasi, PDIP memenangkan Pemilu 1999. Meski pemenang Pemilu, Mega dalam pemilihan presiden lewat MPR kalah suara oleh Abdurrahman Wahid.
Presiden Abdurrahman hanya bertahan dari 1999-2001. Mega yang waktu itu sebagai Wapres menggantikannya menjadi Presiden periode 2001-2004.
Pada Pilpres berikutnya 2004 dan 2009, dalam situs laman KPU, Mega maju kembali menjadi calon presiden tapi belum berhasil. Mega tidak putus asa. Dia tetap berjuang lewat partainya dan perwakilannya di DPR sebagai oposisi pemerintah.
Pada 8 Juni 2013, suami Megawati, Taufik Kiemas meninggal dunia di Singapore General Hospital karena penyakit jantung. Taufik dimakamkan di Tamam Makam Pahlawan Kalibata pada 9 Juni 2013.
Pada Pemilu 2014, Mega berjuang kembali, kali ini, dengan mencalonkan kader partai PDIP Joko Widodo sebagai capres 2014. Hasil kerja kerasnya menuai hasil. Capresnya terpilih sebagai presiden masa bakti 2014-2019.
Selama Jokowi jadi presiden, Mega turut mengemban sejumlah posisi di pemerintahan dengan menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Berita Terkait
-
Pemberangkatan Haji 2026 Tuntas, Lebih dari 138 Ribu Jamaah Terbang ke Tanah Suci
-
Dasco Sebut Pujian Prabowo untuk Megawati dan PDIP Keluar dari Lubuk Hati yang Paling Dalam
-
Prabowo Ungkap Pernah Dibantu Megawati saat Masih 'Luntang-Lantung'
-
Prabowo di Nganjuk: Bung Karno Milik Seluruh Bangsa, Bukan Milik Satu Partai Saja
-
Romy PDIP: Putusan MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Pembangunan IKN Harus Realistis dan Strategis
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Respons Janji Prabowo, DPR Minta Hapus Klasterisasi Guru dan Jadikan Semua PNS!
-
Pleidoi Menohok Noel: Bela Buruh Diperas, Malah Dituduh Memeras
-
Riset: 80 Persen Warga Pesisir Alami Penurunan Pendapatan Akibat Krisis Iklim
-
Muncul di Mabes Polri, Waka BGN Sony Sanjaya Jawab Isu Panas Kena OTT
-
Menyesal Pernah Jadi Wamenaker, Noel Ebenezer: Pedih Sekali Saya Dapat Jabatan Ini
-
Penasihat Hukum Klaim Noel Ebenezer Ada di Waktu dan Tempat yang Salah dalam Kasus K3
-
Tragedi Ebola Kongo: Disangka Virus Hoaks Hingga Kehilangan Seluruh Keluarga
-
Dasco Pimpin Rakor Tingkat Tinggi, Kebut Pembangunan 39 Ribu Huntap untuk Korban Bencana Sumatera
-
Prabowo Dorong Energi dari Limbah Jagung dan Sawit, Pakar Ingatkan Keseimbangan Pangan
-
DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi, Fokus Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera