Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau kawasan lahan yang sudah dibebaskan di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, pada Jumat (17/5/2024). Tinjauan ini untuk memastikan kelancaran proses normalisasi Kali Ciliwung sebagai upaya penanggulangan banjir saat musim hujan.
Dalam kesempatan tersebut, Heru mengatakan proses penyempurnaan administrasi bagi kelancaran pembebasan lahan sedang berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan. Ia sempat berdiskusi dengan warga setempat terkait hak yang mereka peroleh demi kelancaran tertib administrasi pembebasan lahan tersebut.
"Hari ini kita sudah mendengar dari warga langsung. Semua warga secara langsung sudah dibayar hak-hak kepemilikan tanahnya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, terutama kepada tokoh masyarakat, dan khususnya kepada warga, yang bisa langsung berkomunikasi dengan lurah (Rawajati)," ujar Heru.
Heru menyebut jajaran Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional DKI Jakarta bersama tim BBWSCC ikut bersinergi menuntaskan proses administrasi pembebasan lahan. Dalam bulan ini, akan dilakukan pula pembangunan fisik sepanjang 265 meter sebagai upaya penanggulangan banjir di berbagai titik.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin menambahkan, pembebasan lahan dilakukan secara terstruktur dengan langsung melakukan pengamanan aset. Kemudian, kegiatan pembangunan fisiknya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI pada pekan depan.
"Kondisi status (lahannya) sudah bersih, dari total kurang lebih 63 bidang dan dilaksanakan tahun 2023 sampai dengan 2024. Ini yang ada dipercepat. Jadi, ada dua batas saluran dan nanti ada patok-patok di pinggirnya," ungkap Ika.
"Selanjutnya, tim BBWSCC sudah bisa masuk sepanjang 265 meter untuk segmen Cililitan, dengan pekerjaan fisik kurang lebih 500 meter. Ini juga akan bisa terealisasikan pada tahun ini dan kami akan melakukan proses pembebasan lahan di seberangnya," lanjutnya.
Selain itu, apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta juga datang dari warga atas layanan percepatan administrasi dalam proses pembebasan lahan. Siti Aminah (58), warga Rawajati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pengurus RT/RW, lurah, camat, wali kota, karena merasakan proses pembebasan lahan secara adil.
Perlu diketahui, sebanyak 52 KK di RW 06 dan 27 KK di RW 07, Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur terdampak program ini. Dari 88 total bidang tanah, sudah dibebaskan lahannya sebanyak 84 bidang, sedangkan sisanya masih menunggu proses pembayaran.
Baca Juga: Dikritik Ahok Soal Penonaktifan NIK Warga Jakarta di Luar Daerah, Begini Respons Heru Budi
Luas seluruh lahan dari 88 bidang tanah tersebut 32.814 meter persegi, dengan panjang lahan 1.595 meter.
Selain itu, terdapat 63 KK di RW 07, Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, yang menyetujui normalisasi tersebut. Terdapat 157 bidang tanah gabungan dari RW 07, RW 01, dan RW 03, di mana 92 lahan sudah dibebaskan, sedangkan sisanya masih proses.
Total luas lahan tersebut adalah 15.131 meter persegi, dengan panjang lahan 975 meter. Kedua wilayah itu terbagi menjadi dua ruas lahan yang dibebaskan, yaitu segmen Jembatan Kampung Melayu (Jl. Abd. Syafei-Pintu Air Manggarai) dan segmen Jembatan Tol Simatupang hingga Jembatan Kampung Melayu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Terbongkar! Penyebab Utama Banjir Jakarta yang Tak Teratasi: 'Catchment Area' Sudah Mati?
-
Mengapa RJ Kasus Suami Bela Istri Baru Berhasil di Kejaksaan? Pengacara Beberkan Hambatannya
-
Kapolri Listyo Tolak Jadi Menteri Kepolisian, Pilih Jadi Petani Saja
-
Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah Menurut SE Mendikdasmen No 4 Tahun 2026
-
Viral WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Pemerintah Telusuri Status Kewarganegaraannya
-
Kapolri Tegas Tolak Polri di Bawah Kementerian: Bisa Melemahkan Negara dan Presiden
-
Sesuai Mandat Reformasi, Kapolri Nilai Posisi Polri Langsung di Bawah Presiden Sudah Ideal
-
Tiga Tahun Nihil Serangan Teror, Kapolri Waspadai Perekrutan 110 Anak Lewat Ruang Digital
-
Kapolri Dorong Perpol 10/2025 Masuk Revisi UU Polri, Tegaskan Tak Melawan Putusan MK
-
Saut Situmorang: Demokrasi Mahal Jadi Akar Korupsi, OTT KPK Hanya Puncak Gunung Es