Suara.com - Koalisi Masyrakat Sipil Antikorupsi menyampaikan petisi untuk Presiden Joko Widodo terkait panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui petisinya, koalisi meminta Jokowi segera membentuk pansel.
Petisi tersebut diserahkan koalisi melalui Kementerian Sekretariat Negara.
"Hari ini kami menyerahkan petisi untuk Presiden Joko Widodo terkait dengan pansel KPK. Jadi selama ini tentu kita dengar begitu ya bahwa ada beberapa nama pansel yang mencuat di publik tetapi sampai hari ini Presiden Jokowi belum membentuk satu pun pansel terkait hal tersebut," kata peneliti Transparency International Indonesia (TII) Izza Akbarani di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Bukan hanya mendesak pansel segera dibentuk, melainkan koalisi juga meminta presiden memastikan secara betul-betul anggota pansel memiliki integritas dan rekam jejak yang bersih.
"Dan tentu saja kami mendorong pansel tersebut bukan hanya orang-orang yang kemudian hanya sekadar persyaratan administratif gitu ya untuk kemudian menyelenggarakan seleksi pimpinan dan Dewas KPK," ujar Izza.
Ada tiga poin harapan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang tertuang di dalam petisi, di antaranya sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan seleksi dan pemilihan Pansel dengan mempertimbangkan kriteria rekam jejak dalam pemberantasan korupsi serta integritas yang teruji;
2. Proses seleksi dan pemilihan Pansel dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi bermakna masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Pansel sekurangnya harus memiliki sensitivitas pada tiga isu utama, yaitu jatuhnya independensi KPK pasca Revisi UU KPK 2019 dan kebutuhan menghadirkan sosok-sosok yang mampu melawan arus pelemahan independensi tersebut; penguatan kembali fungsi trigger mechanism KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi; dan memprioritaskan pencegahan korupsi di sektor politik.
Baca Juga: Gaya Iriana Jokowi di Sumatera Barat Jadi Sorotan, Pakai Jaket Mewah Harga Puluhan Juta
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil