Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera membentuk satuan tugas pemberantasan atau satgas judi online. Jokowi sudah memberikan arahan agar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin satgas tersebut.
Hal itu diungkapkan Menkominfo Budi Arie Setiadi usai melakukan rapat internal terkait pembentukan satgas judi online di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang.
Baca Juga:
Menkominfo Curhat Susahnya Berantas Judi Online: Kayak Hadapi Hantu
Hadir dalam rapat, di antaranya Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam Hadi, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menkominfo, Ketua OJK, dan Ketua PPATK.
"Karena itu lah kita sesuai arahan pak presiden akan dibentuk satgas judi online, di mana ketuanya adalah pak menkopolhukam. Ketua bidang pencegahannya menkominfo dan ketua penindakannya adalah pak kapolri," kata Budi, Rabu (22/5/2024).
Satgas tersebut belum resmi dibentuk. Budi menyampaikan pembentukan satgas dilakukan segera.
"Sebentar lagi, satu, dua hari," ujarnya.
Diketahui presiden dan sejumlah menteri terhitung sudah beberapa kali melakukan rapat perihal pembentukan satgas judi online, namun hingga kini satgas tersebut belum terbentuk.
Baca Juga: Dasco: Kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 Sudah Disiapkan 3,5 Tahun Lalu
Budi menyampaikan progres dari setiap rapat yang dilakukan.
"Satgasnya makin mengerucut tadi saya sudah sampaikan, nanti tunggu atau dua hari ini lah. Ini kan habis rapat kan dibawa oleh pak menkopolhukam itu tadi yang saya sampaikan tadi ketua satgasnya pak menkopolhukam," kata Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Budi sekaligus menyampaikan jumlah konten judi online yang sudah di-take down.
"Sepanjang 17 Juli 2023 sampai 21 Mei 2024, artinya kemarin itu sudah 1.904.246 konten judi online kita take down dan pemblokiran rekening dan e-wallet terafiliasi sudah 5.364 untuk rekening dan sudah diajukan ke OJK, dan e-wallet diajukan ke Bank Indonesia," ujarnya.
Baca Juga:
Jumlah Pemain Judi Online di Indonesia Tembus 2,7 Juta Orang, Didominasi Kaum Muda
Berita Terkait
-
Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Hasto PDIP: Kami Hanya Undang yang Memiliki Semangat Menjaga Demokrasi Hukum
-
Jusuf Kalla: Jokowi Bukan Kader PDIP Lagi
-
Respons Pramono Anung Soal Jokowi Yang Tak Diundang Ke Rakernas PDIP
-
Jokowi Wanti-wanti BPKP Tak Sekadar Kasih Banyak Lampu Merah Pada Pembangunan Negara
-
Dasco: Kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 Sudah Disiapkan 3,5 Tahun Lalu
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
BRIN Pastikan Arsinum Aman dan Optimal Penuhi Kebutuhan Air Minum Pengungsi Bencana Sumatera
-
6 Fakta Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang: 15 Orang Meninggal, Korban Terjepit
-
Omzet Perajin Telur Asin Melonjak hingga 4.000 Persen Berkat Program MBG
-
Sibuk Pasok Dapur MBG, Warga Desa Ini Lepas dari Judi Online
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah