Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera membentuk satuan tugas pemberantasan atau satgas judi online. Jokowi sudah memberikan arahan agar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin satgas tersebut.
Hal itu diungkapkan Menkominfo Budi Arie Setiadi usai melakukan rapat internal terkait pembentukan satgas judi online di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang.
Baca Juga:
Menkominfo Curhat Susahnya Berantas Judi Online: Kayak Hadapi Hantu
Hadir dalam rapat, di antaranya Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam Hadi, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menkominfo, Ketua OJK, dan Ketua PPATK.
"Karena itu lah kita sesuai arahan pak presiden akan dibentuk satgas judi online, di mana ketuanya adalah pak menkopolhukam. Ketua bidang pencegahannya menkominfo dan ketua penindakannya adalah pak kapolri," kata Budi, Rabu (22/5/2024).
Satgas tersebut belum resmi dibentuk. Budi menyampaikan pembentukan satgas dilakukan segera.
"Sebentar lagi, satu, dua hari," ujarnya.
Diketahui presiden dan sejumlah menteri terhitung sudah beberapa kali melakukan rapat perihal pembentukan satgas judi online, namun hingga kini satgas tersebut belum terbentuk.
Baca Juga: Dasco: Kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 Sudah Disiapkan 3,5 Tahun Lalu
Budi menyampaikan progres dari setiap rapat yang dilakukan.
"Satgasnya makin mengerucut tadi saya sudah sampaikan, nanti tunggu atau dua hari ini lah. Ini kan habis rapat kan dibawa oleh pak menkopolhukam itu tadi yang saya sampaikan tadi ketua satgasnya pak menkopolhukam," kata Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Budi sekaligus menyampaikan jumlah konten judi online yang sudah di-take down.
"Sepanjang 17 Juli 2023 sampai 21 Mei 2024, artinya kemarin itu sudah 1.904.246 konten judi online kita take down dan pemblokiran rekening dan e-wallet terafiliasi sudah 5.364 untuk rekening dan sudah diajukan ke OJK, dan e-wallet diajukan ke Bank Indonesia," ujarnya.
Baca Juga:
Jumlah Pemain Judi Online di Indonesia Tembus 2,7 Juta Orang, Didominasi Kaum Muda
Berita Terkait
-
Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Hasto PDIP: Kami Hanya Undang yang Memiliki Semangat Menjaga Demokrasi Hukum
-
Jusuf Kalla: Jokowi Bukan Kader PDIP Lagi
-
Respons Pramono Anung Soal Jokowi Yang Tak Diundang Ke Rakernas PDIP
-
Jokowi Wanti-wanti BPKP Tak Sekadar Kasih Banyak Lampu Merah Pada Pembangunan Negara
-
Dasco: Kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 Sudah Disiapkan 3,5 Tahun Lalu
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah