PPDB Disebut Bikin Repot Ortu Se-Indonesia, Sudirman Said Ingatkan Pemerintah Jamin Akses Pendidikan Anak

Suara.com - Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), Sudirman Said mengingatkan pentingnya pemberian akses pendidikan bagi semua anak. Dalam hal ini, orang tua seharusnya tak perlu direpotkan saat melakukan pendaftaran.

Hal ini disampaikan Sudirman Said dalam diskusi tentang pendidikan bersama Forum Wartawan Pendidikan di Jakarta, Rabu (29/5/2024). Ia mengatakan hal ini karena berkaitan masuknya masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Saya membayangkan ibu-ibu di seluruh Indonesia risau terkait dengan urusan pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itu, saya berharap agar orang tua tidak boleh repot dalam menyekolahkan anaknya. Daftar bisa di mana pun dan dijamin anaknya dapat bangku sekolah," ujar Sudirman Said.

Dia menyampaikan beberapa hal terkait dengan pendidikan. Pertama, setiap orang tua pasti menginginkan nasib yang lebih baik bagi anaknya. Karena itu, tugas pemerintah menjamin pendidikan dapat diakses oleh semua.

Kedua, khusus untuk Jakarta, dia berharap agar semua sekolah memiliki kualitas sama dan merata dengan kualitas layanan yang sama.

"Contoh ideal seperti halnya servis perbankan yang memberikan kualitas layanannya sama di mana saja, kualitas sekolah seharus juga rata berkualitas. Sehingga semua anak bisa sekolah di mana saja. Dengan demikian tidak ada lagi istilah sekolah favorit," ujarnya.

Ketiga, orang tua tidak boleh repot dalam menyekolahkan anaknya.

"Mereka bisa daftar di mana pun dan dijamin anaknya dapat bangku sekolah," kata eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini.

Keempat, para ibu yang bekerja sambil mengasuh anaknya harus diringankan bebannya. Tempat penitipan anak (day care) berkualitas dengan harga terjangkau harus diperbanyak.

Baca Juga: Demi Sekolahkan Anak Tidak Mampu, DPRD DKI Minta Kuota PPDB Jalur Afirmasi Ditambah Jadi 50 Persen

Kelima, masa depan anak sangat ditentukan saat usia dini, sehingga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Investasi pendidikan tidak pernah salah. Apabila negara mendidik rakyatnya, maka akan menjadi bangsa yang sejahtera dan maju," tuturnya.

"Alangkah indahnya kebijakan pemerintah jika mempertimbangkan kesulitan para ibu-ibu, sehingga anaknya tetap mendapatkan pendidikan terbaik dan masa depan yang lebih baik," tambahnya.

Khusus untuk Jakarta, menurut Sudirman, merupakan kota besar yang memiliki kekuatan fiskal dan memiliki sumber daya manusia berkualitas. UU DKJ memberikan kewenangan kepada Pemprov Jakarta, salah satunya pendidikan sehingga bisa menata sektor ini lebih leluasa.

Kebijakan zonasi juga perlu dibarengi dengan ketersediaan bangku sekolah. Masalah ini, kata dia, bisa diselesaikan DKJ dengan anggarannya yang cukup besar.

Seharusnya, dengan kemampuan fiskal Jakarta yang cukup besar, maka juga perlu untuk meneruskan bantuan-bantuan pendidikan untuk meringankan beban orang tua.

"Kalau jumlah bangku tidak sama, pasti akan begini terus (berebut bangku sekolah). Susahnya apa? Bangun jumlah bangku SMP sebanyak bangku SD, bangku SMA sebanyak bangku SMP, sehingga tidak ada lagi rebutan," pungkasnya.