Demi Sekolahkan Anak Tidak Mampu, DPRD DKI Minta Kuota PPDB Jalur Afirmasi Ditambah Jadi 50 Persen

Suara.com - DPRD DKI Jakarta menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur afirmasi. Hal ini dilakukan agar para siswa dari keluarga tak mampu bisa tetap bersekolah.

PPDB jalur afirmasi disediakan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak asuh panti, anak pengemudi Transjakarta, anak tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan Covid-19, hingga penyandang disabilitas. Saat ini, Pemprov menyediakan kuota jalur afirmasi 25 persen di tiap sekolah.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut seharusnya Pemprov bisa memberikan kuota hingga 50 persen.

"Dari Kementerian Pendidikan, dikatakan minimal 15 persen afirmatif. Itu minimal, boleh lebih dari itu. Apa tidak sepatutnya tidak cukup lagi 15 persen yang afirmatif itu? kenapa tidak dibuat 50 persen lah?" ujar Jhonny kepada wartawan, Rabu (29/5/2024).

Menurut Jhonny, calon peserta didik banyak yang berasal dari kalangan tidak mampu. Mereka seharusnya difasilitasi dengan mendapatkan tempat di sekolah negeri.

"Kuota afirmasi 50 persen, lah, biar anak anak tidak mampu itu yang lebih banyak masuk ke sekolah sekolah swasta daripada anak-anak orang kaya yang masuk ke sekolah negeri gratis," ucap Jhonny.

Apalagi, banyak siswa yang sebenarnya berasal dari keluarga mampu tetap memilih untuk masuk sekolah negeri.

"Masak, orang kaya masuk ke SMA gratis, orang miskin masuk sekolah swasta, bayar, orang kaya disubsidi oleh negara miskin tidak disubsidi oleh negara," tuturnya.

Lagipula, saat ini Pemprov DKI Jakarta belum bisa mewujudkan sekolah gratis untuk anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta grade C dan D. Karena itu, menurutnya penambahan kuota PPDB jalur afirmasi menjadi perlu dipertimbangkan.

Baca Juga: Call Center PPDB DKI Tak Bisa Dihubungi, Komisi E: Fungsinya Call Center Apa?

"Sudah sepatutnya rakyat Jakarta ini siswa-siswanya yang tidak mampu harus bersekolah gratis, bukan hanya di negeri tetapi juga di sekolah-sekolah swasta. Saya pikir dinas pendidikan sudah sering mendengarkan apa yang saya sampaikan," pungkasnya.