Suara.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mencurigai program makan bergizi gratis akan membebani anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran pendidikan di APBN sebesar 20 persen merupakan mandatory spending.
Pernyataan Huda itu berkaca soal adanya anggaran pendidikan pada tahun pertama kepemimpinan pemerintah Prabowo-Gibran diproyeksikan mencapai Rp708,2 triliun - Rp741,7 triliun. Sementara pagu anggaran Kemendikbudristek sendiri tak ada kenaikan.
"Saya curiga, saya pada posisi curiga dan ini perlu masih perlu pembuktian bisa jadi kemungkinan anggaran itu diambil dari situ," kata Huda kepada wartawan, Rabu (29/5/2024).
"Nah kalau ini terjadi semakin akan membebani anggaran pendidikan 20 persen yang tidak sepenuhnya untuk pembiayaan pendidikan," sambungnya.
Meski demikian, ia lagi-lagi menegaskan pernyataannya tersebut baru sebatas dugaan awal saja. Menurutnya, semua harus perlu dibuktikan.
"Belum ini baru asumsi dasar saya perlu ditelusuri lebih jauh, tapi poinnya kami pada posisi tidak setuju pada makan dan minum susu gratis itu diambil dari mandatori spending 20 persen karena sekali lagi ini akan menjadi beban baru malahan," ungkapnya.
Di sisi lain, ia mengatakan pihaknya masih akan memperjuangkan anggaran mandatory spending pendidikan 20 persen itu untuk benar-benar dialokasikan untuk fungsi pendidikan bukan untuk yang lain.
"Ya sejak lama dari tahun ke tahun komisi X kan terus mendorong kenaikan pagu anggaran pendidikan, setiap tahun pasti ada pembahasan RAPBN yang sesuai dengan idealitas kebutuhan pembiayaan untuk fungsi pendidikan. Nah, dari tahun ke tahun itu pula rekomendasi komisi X untuk menaikkan anggaran pendidikan ini mengalami jalan buntu begitu," katanya.
Terakhir, ia berharap pernyataan Prabowo menyangkut soal komitmen pendidikan tinggi harus murah atau bahkan gratis harus benar-benar direpresentasikan.
"Saya kira harus terepresentasikan dari perubahan alokasi anggaran untuk pendidikan di rapbn 2025 dan itu harus dikawal serius oleh pihak kemendikbud. Supaya komitmen dari presiden terpilih bisa terealisasi disaat beliau memimpin nanti pada bulan Oktober," pungkasnya.
Rencana Pemerintah
Sebelumnya pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan, anggaran pendidikan pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo direncanakan mencapai Rp708,2 triliun - Rp741,7 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran pendidikan di APBN 2024 sebesar Rp665 triliun.
Salah satu program unggulan baru dari sektor pendidikan itu ialah peningkatan gizi anak sekolah. Kendati Sri Mulyani tak menjelaskan rinci, mengenai hal itu selaras dengan program Prabowo yakni program makan bergizi gratis.
Berita Terkait
-
Ironi Beda Sikap Jokowi dan Prabowo Soal Kenaikan UKT: Yakin Bakal Gratis?
-
Deddy Corbuzier Turut Soroti RUU Penyiaran: Ente-ente Meeting Aja Tidur
-
Bertemu Ketua Parlemen RRT, Puan Harap Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Semakin Meluas
-
Pertemuan Puan dengan Badan Penasihat Politik Tiongkok Tegaskan Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
Terkini
-
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Efisiensi TKD, Anggaran Dialihkan Demi Program Merakyat
-
Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Bikin Koruptor Ketakutan, Segera Bahas dan Disahkan!
-
Tuai Kritik, KPU Batal Sembunyikan Ijazah Capres dan Cabut Keputusan Kontroversial
-
Resmi Dibatalkan, KPU Klaim Gandeng KPI Rancang Aturan Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres
-
Blusukan ke RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Soroti 95 Persen Pasien BPJS dan Janjikan Renovasi IGD
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
-
Dasco - Sjafrie Sjamsoeddin Sempat Bicara 4 Mata di Ruang Tertutup, Ini yang Dibahas
-
KPK Telusuri Dana Korupsi Haji ke PBNU, Mahfud MD: Segera Tetapkan Tersangkanya Siapa Saja
-
Viral Isu Perselingkuhan Guncang Polri, Irjen Krishna Murti Dimutasi Jadi Staf Ahli Kapolri
-
Mendagri Tito Pacu Daerah Optimalkan Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045