Suara.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mencurigai program makan bergizi gratis akan membebani anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran pendidikan di APBN sebesar 20 persen merupakan mandatory spending.
Pernyataan Huda itu berkaca soal adanya anggaran pendidikan pada tahun pertama kepemimpinan pemerintah Prabowo-Gibran diproyeksikan mencapai Rp708,2 triliun - Rp741,7 triliun. Sementara pagu anggaran Kemendikbudristek sendiri tak ada kenaikan.
"Saya curiga, saya pada posisi curiga dan ini perlu masih perlu pembuktian bisa jadi kemungkinan anggaran itu diambil dari situ," kata Huda kepada wartawan, Rabu (29/5/2024).
"Nah kalau ini terjadi semakin akan membebani anggaran pendidikan 20 persen yang tidak sepenuhnya untuk pembiayaan pendidikan," sambungnya.
Meski demikian, ia lagi-lagi menegaskan pernyataannya tersebut baru sebatas dugaan awal saja. Menurutnya, semua harus perlu dibuktikan.
"Belum ini baru asumsi dasar saya perlu ditelusuri lebih jauh, tapi poinnya kami pada posisi tidak setuju pada makan dan minum susu gratis itu diambil dari mandatori spending 20 persen karena sekali lagi ini akan menjadi beban baru malahan," ungkapnya.
Di sisi lain, ia mengatakan pihaknya masih akan memperjuangkan anggaran mandatory spending pendidikan 20 persen itu untuk benar-benar dialokasikan untuk fungsi pendidikan bukan untuk yang lain.
"Ya sejak lama dari tahun ke tahun komisi X kan terus mendorong kenaikan pagu anggaran pendidikan, setiap tahun pasti ada pembahasan RAPBN yang sesuai dengan idealitas kebutuhan pembiayaan untuk fungsi pendidikan. Nah, dari tahun ke tahun itu pula rekomendasi komisi X untuk menaikkan anggaran pendidikan ini mengalami jalan buntu begitu," katanya.
Terakhir, ia berharap pernyataan Prabowo menyangkut soal komitmen pendidikan tinggi harus murah atau bahkan gratis harus benar-benar direpresentasikan.
"Saya kira harus terepresentasikan dari perubahan alokasi anggaran untuk pendidikan di rapbn 2025 dan itu harus dikawal serius oleh pihak kemendikbud. Supaya komitmen dari presiden terpilih bisa terealisasi disaat beliau memimpin nanti pada bulan Oktober," pungkasnya.
Rencana Pemerintah
Sebelumnya pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan, anggaran pendidikan pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo direncanakan mencapai Rp708,2 triliun - Rp741,7 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran pendidikan di APBN 2024 sebesar Rp665 triliun.
Salah satu program unggulan baru dari sektor pendidikan itu ialah peningkatan gizi anak sekolah. Kendati Sri Mulyani tak menjelaskan rinci, mengenai hal itu selaras dengan program Prabowo yakni program makan bergizi gratis.
Berita Terkait
-
Ironi Beda Sikap Jokowi dan Prabowo Soal Kenaikan UKT: Yakin Bakal Gratis?
-
Deddy Corbuzier Turut Soroti RUU Penyiaran: Ente-ente Meeting Aja Tidur
-
Bertemu Ketua Parlemen RRT, Puan Harap Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Semakin Meluas
-
Pertemuan Puan dengan Badan Penasihat Politik Tiongkok Tegaskan Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres