Suara.com - Sekeretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai, keputusan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memilih mundur itu akibat perencanaan IKN yang terburu-buru.
"Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang yang terburu-buru sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur," kata Hasto ditemui di Kawasan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (3/6/2024).
Ia mengatakan, kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yakni karena segala sesuatu kebijakan tidak dilakukan dengan matang.
"Sebenarnya suatu kritik yang terbesar yang diberikan kepada pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya dipercepat, tetapi melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian kajian yang detil," katanya.
Ia lantas bercerita bagaimana dirinya pernah menjadi project manager di wilayah Kalimantan. Ternyata di sana ditemukan sejumlah masalah.
"Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama. Itu dari struktur tanahnya itu sangat tidak stabil, kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumberdaya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit aja mengalami delay, apalagi ini suatu ibu kota negara," beber dia.
Rakernas PDIP juga, kata dia, mengkritisi persoalan tanah yang menjadi sengketa dengan masyarakat adat.
"Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang. Dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi, tetapi kembali ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alamiah harus berjalan, ya yang tejadi seperti ini," pungkasnya.
Baca Juga: Jabatan Baru Bambang Susantono usai Mundur dari Kepala IKN
Berita Terkait
-
Jabatan Baru Bambang Susantono usai Mundur dari Kepala IKN
-
Bambang Susantono Mundur, Jokowi Cari Pengganti Kepala Otorita IKN
-
Gerak Cepat Dukung Konektivitas di IKN, Brantas Abipraya Bangun Bandara VVIP
-
Pilih Mundur dari Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono Punya Tugas Baru dari Jokowi
-
Otak Moncer Lusie Indrawati Istri Bambang Susantono yang Mundur dari Kepala IKN
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu