Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Pemanggilan Hasto itu untuk meminta keterangan terkait perkara buronan Harun Masiku.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai ini adalah kesempatan lembaga anti rasuah itu untuk membuktikan independensinya. Termasuk untuk mematahkan adanya anggapan intervensi politik dan yang lain.
Pasalnya Harun Masiku sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak tahun 2020 silam. Namun dalam rentan waktu empat tahun tersebut, Hasto baru dipanggil lagi oleh KPK untuk dimintai keterangan sekarang.
"Apakah dari dulu sampai sekarang KPK itu tidak bebas dari tekanan politik? Baru ketika sekarang peta politik berubah, PDIP di luar kekuasaan kemudian Hasto dipanggil lagi," kata Zaenur saat dikonfirmasi, Senin (10/6/2024).
Tuduhan dan ketidakpercayaan publik kepada KPK itu harus disikapi dengan bijak. Termasuk dalam mengungkap keberadaan Harun Masiku ini.
"Sehingga KPK harus profesional, harus independen, harus membebaskan diri, KPK harus menolak segala bentuk intervensi tekanan-tekanan politik. Dengan cara apa? Menanangi perkara ini secara profesional," tegasnya.
"Jangan sampai misalnya ini Hasto dipanggil menjadi agenda politik, misalnya untuk alat menekan dan seterusnya. KPK itu dalam melakukan penegakan hukum harus murni. Harus murni untuk menegakkan hukum di dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi harus murni untuk menegakkan hukum," sambungnya.
KPK, disebut Zaenur, harus terbebas dari kepentingan politik praktis. Namun tak ditampik bahwa menempatkan KPK dalam rumpun eksekutif menjadi kelemahan tersendiri.
"Tidak boleh KPK itu digunakan untuk kepentingan politik praktis untuk menekan kelompok yang bersebarangan dengan pemerintah dan seterusnya. Ini lah memang salah satu kelemahan ketika KPK ditempatkan di dalam rumpun kekuasaan eksekutif yaitu independensi KPK itu dipertanyakan oleh publik," terangnya.
Baca Juga: Jadi Saksi Kasus Harun Masiku, Hasto PDIP Penuhi Panggilan Penyidik KPK
Hasto Penuhi Panggilan KPK
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/6/2024). Ia datang didampingi pengacaranya.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Hasto tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 09.39 WIB. Ia didamping sejumlah orang, termasuk pengacara Ronny Talapesy.
"Seperti yang saya janjikan selaku warga negara taat hukum saya penuhi panggilan dari KPK untuk memberikan keterangan dan saya diundang dalam kapasitas sebagai saksi stas persoalan yang berkaitan Harun Masiku," kata Hasto.
Ia mengaku bakal memberikan keterangan seterang-terangnya dalam panggilan KPK ini.
"Saya akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya," katanya.
Berita Terkait
-
Sindir Adab Penyidik KPK Sewenang-wenang Sita HP, Pengacara: Pak Hasto Taat Hukum Dibeginikan, Apalagi Orang Biasa
-
Ngamuk Ponselnya Disita usai Stafnya Digeledah Penyidik KPK, Hasto Kristiyanto: Saya Keberatan!
-
4 Jam Diperiksa Kasus Harun Masiku, Hasto Kristiyanto Curhat Ditinggal Penyidik KPK di Ruangan: Saya Kedinginan
-
Hari Ini Diperiksa, Apa yang Dikorek KPK ke Adik Kandung SYL Andi Tenri Angka Yasin Limpo?
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA
-
Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur