Suara.com - DPP Partai Golkar memberikan tanggapan terkait salah satu kadernya, Sulhajji Jompa yang mengklaim bahwa sudah mendapatkan restu dari para inohong partai berlambang Pohon Beringin untuk maju di Pilkada Bogor 2024.
Wasekjen DPP Partai Golkar, Samsul Hidayat mengatakan, dirinya sangat menghormati bagi seluruh warga Indonesia yang mempunyai niatan untuk maju di Pilkada Bogor dari partai manapun.
Namun, Samsul sapaan akrabnya memberikan catatan tersendiri bagi kader Golkar yang akan maju di pemilihan bupati dan wakil bupati Bogor.
Menurut dia, tahapan demi tahapan sudah dilakukan Partai Golkar pada Pilkada Bogor November mendatang. Bahkan, saat ini kata Samsul, partai yang diketuai oleh Airlangga Hartarto itu tengah melakukan penguatan koalisi.
"Jadi yang mengatasnamakan kader Golkar harus paham aturan, bahwa penjaringan dan penyaringan sudah selesai, ketika muncul surat perintah dan surat tugas dari DPP Golkar yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen, terhadap Ade Ruhandi (Jaro Ade)," ujar Samsul, saat dihubungi Suara.com, Selasa (10/6/2024).
Jadi, kata anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terpilih pada Pemilu 2024 itu, Partai Golkar sudah memberikan perintah kepada satu nama saja.
"Tidak ada nama lain, dan ini harus dipahami oleh semua kader Golkar," tegasnya.
Sebelumnya, bakal calon bupati Bogor, Sulhajji Jompa mengaku sudah mendapatkan restu dari para petinggi Partai Golkar untuk maju di Pilkada Bogor.
Sulhajji Jompa sendiri merupakan kader Golkar. Padahal dari informasi yang didapat, partai berlambang Pohon Beringin itu sudah memberikan surat tugas kepada Jaro Ade untuk maju di Pilkada Bogor.
Baca Juga: Semakin Panas! 'Perang' Kader Internal Berebut Tiket Golkar Untuk Maju di Pilkada Bogor
"Saya sudah meminta izin kepada para senior Partai Golkar, untuk maju di Pilkada Bogor 2024," katanya kepada wartawan di Cibinong, Senin (10/6/2024) kemarin.
Menurut Sulhaji, para senior di DPP Golkar sendiri sudah memberikan restu kepada dirinya untuk maju dan meramaikan kontestasi nanti.
"Alhamdulillah, semua seniro sudah memberikan izin, respon mereka baik, demi Bogor emas kedepannya, untuk kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Ikhtiar yang saat ini dia laksanakan yakni terus berkomunikasi dengan para tokoh politik baik di tingkat Bogor maupun pusat.
"Fokus saat ini menaikkan elektabilitas, kita ikhtiar juga komunikasi dengan para seniro," akunya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Soroti Penyalahgunaan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, KPK: Bisa Jadi Pintu Masuk Korupsi
-
Viral Zebra Cross Hilang Disulap Jadi Pac-Man di Tebet, Dinas Bina Marga DKI Buka Suara
-
PBNU Tegas Dukung Iran, Gus Yahya Serukan Perdamaian dan Desak RI Ambil Langkah Diplomatik
-
Pencurian Ternak Modus Tembak dan Kuliti Sapi Bikin Geger Kupang! Pelaku Aparat Desa hingga ABH
-
Ada Bazar di Monas, KA Keberangkatan Gambir Bakal Berhenti di Jatinegara
-
BGN Tindak Tegas! SPPG di Nabire Dibekukan Usai Mobil MBG Dipakai Angkut Sampah
-
Arus Balik Tahap 2 Dipantau Ketat! Korlantas Siap Terapkan One Way Nasional Kalikangkung-Cikatama
-
Stasiun Jakarta Masih Diserbu Penumpang Arus Balik, Tembus 52 Ribu Penumpang Hari Ini
-
Antisipasi Macet Monas, KAI Alihkan Naik Kereta dari Gambir ke Jatinegara Hari Ini
-
Tekan BBM Lewat WFH ASN? DPRD Jakarta Peringatkan Risiko ke Layanan Publik